
(Andhika Feriawan/Radar Tuban)
Radartuban.jawapos.com – Ketidakberesan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) ternyata masih menyisakan sejumlah persoalan. Terbaru, kabarnya, sudah sepuluh bulan ini pegawai BUMD RSM tidak menerima gaji.
Informasi yang diterima wartawan koran ini, tersendatnya hak para pegawai yang hampir setahun itu imbas dari pemberhentian Direktur RSM lama, Amin Jaya.
Diduga, rekening perusahaan ini terpaksa dibekukan karena adanya kejanggalan keuangan pascaaudit yang dilakukan Inspektorat.
Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Tuban Cucuk Dwi Sukwanto membenarkan perihal tersendatnya gaji pegawai BUMD RSM kurang lebih sepuluh bulan tersebut.
Namun, dia membantah perihal pembekuan rekening PT RSM. Menurutnya, problem keuangan perusahaan milik daerah itu karena masalah administrasi, bukan sebab rekening dibekukan.
Yang benar, tegas Cucuk, problem keuangan perusahaan ini dipicu belum adanya surat keputusan (SK) pelaksana tugas (Plt) direktur. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (Diskop-UKM-Perdag) Tuban Agus Wijaya yang ditunjuk sebagai Plt Direktur RSM pada rapat umum pemegang saham (RUPS) Mei 2022 lalu, hingga saat ini belum menerima SK.
Sehingga, secara hukum statusnya belum jelas. Karena itu, yang bersangkutan belum memiliki kewenangan sebagai pengguna anggaran.
Alhasil, keuangan perusahaan tidak bisa dicairkan, hingga berimbas pada gaji pegawai.
‘’Kalau nanti sudah ada SK Plt direktur, keuangan perusahaan baru bisa dicairkan,’’ ujarnya.
Page: 1 2
Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk atau Antam mengalami penurunan tajam pada perdagangan…
Struktur kepemilikan saham bank swasta terbesar di Indonesia kembali menjadi sorotan. Data terbaru menunjukkan bahwa…
Menjelang Lebaran dan arus mudik Idul Fitri, kekhawatiran publik soal ketersediaan bahan bakar minyak mulai…
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai membuka babak baru bagi industri kripto nasional. Regulator sektor keuangan…
Bursa Efek Indonesia tak lagi ingin sekadar besar di kandang sendiri. Lewat agenda demutualisasi, BEI…
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai mengencangkan ikat pinggang tata kelola pasar saham. Regulator menargetkan 75…