Bupati Bakal Evaluasi Permasalahan dalam Seleksi Perades di Tuban yang Amburadul

RADAR TUBAN – Bupati Aditya Halindra Faridzky turut merespon terkait amburadulnya pelaksanaan seleksi perangkat desa (perades) serentak 2023 yang ditangani pihak ketiga, Universitas Airlangga (Unair).

Dalam waktu dekat, bupati karib disapa Mas Lindra ini akan segera melakukan evaluasi.

‘’Evaluasi dilakukan untuk melihat secara menyeluruh. Di sisi mana (seleksi perades, Red) yang dianggap gagal. Itu yang nantinya kita perbaiki,’’ ujarnya usai menghadiri rapat paripurna bersama anggota DPRD Tuban, Rabu (16/8).

Disampaikan Mas Lindra, meski pelaksanaan seleksi perades banyak mengalami masalah, namun bukan berarti gagal.

Menurutnya, permasalahan yang muncul selema pelaksanaan seleksi harus dilihat secara adil.

‘’Jangan sampai hanya karena beberapa masalah kemudian digeneralisir semua. Dalam evaluasi harus ada probabilitasnya. Seumpama dari 100 persen yang eror 1 persen, itulah yang perlu diperbaiki,’’ terang dia.

Karena itu, tegas Mas Lindra, evaluasi akan dikhususkan kepada panitia desa dan pihak Unair. Sebab, pelaksanaan pengisian perades menjadi kewenangan masing-masing desa.

Termasuk dipilihnya pihak ketiga—penyedia soal, juga berdasar musyawarah desa.

‘’Itu berdasarkan kajian dari masing-masing desa, sementara pemkab sifatnya hanya memfasilitasi,’’ imbuhnya.

Lebih lanjut, mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur itu mengatakan, ihwal problem proses seleksi, pihaknya juga meminta agar Unair memberikan penjelasan.

‘’Kami telah meminta Unair menjelaskan kepada publik sebagai pihak yang bertanggungjawab. Dan kemarin juga sudah memberikan penjelasan ke kami, juga ke media,’’ ujarnya.

Disinggung adanya peserta seleksi yang menuntut tes perades ulang menyusul adanya dugaan kecurangan? Ditegaskan bupati, adanya dugaan kecurangan yang disampaikan peserta tidak lantas langsung tes ulang.

Menurutnya, semua harus dilihat secara komprehensif. Termasuk yang melatar belakangi adanya dugaan kecurangan tersebut.

‘’ Seleksi ulang itu tidak bisa begitu saja dilakukan. Jika memang tidak bermasalah, mengapa harus ada seleksi ulang,’’ tandasnya. (fud/tok)

RADAR TUBAN – Bupati Aditya Halindra Faridzky turut merespon terkait amburadulnya pelaksanaan seleksi perangkat desa (perades) serentak 2023 yang ditangani pihak ketiga, Universitas Airlangga (Unair).

Dalam waktu dekat, bupati karib disapa Mas Lindra ini akan segera melakukan evaluasi.

‘’Evaluasi dilakukan untuk melihat secara menyeluruh. Di sisi mana (seleksi perades, Red) yang dianggap gagal. Itu yang nantinya kita perbaiki,’’ ujarnya usai menghadiri rapat paripurna bersama anggota DPRD Tuban, Rabu (16/8).

Disampaikan Mas Lindra, meski pelaksanaan seleksi perades banyak mengalami masalah, namun bukan berarti gagal.

Menurutnya, permasalahan yang muncul selema pelaksanaan seleksi harus dilihat secara adil.

‘’Jangan sampai hanya karena beberapa masalah kemudian digeneralisir semua. Dalam evaluasi harus ada probabilitasnya. Seumpama dari 100 persen yang eror 1 persen, itulah yang perlu diperbaiki,’’ terang dia.

Karena itu, tegas Mas Lindra, evaluasi akan dikhususkan kepada panitia desa dan pihak Unair. Sebab, pelaksanaan pengisian perades menjadi kewenangan masing-masing desa.

Termasuk dipilihnya pihak ketiga—penyedia soal, juga berdasar musyawarah desa.

‘’Itu berdasarkan kajian dari masing-masing desa, sementara pemkab sifatnya hanya memfasilitasi,’’ imbuhnya.

Lebih lanjut, mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur itu mengatakan, ihwal problem proses seleksi, pihaknya juga meminta agar Unair memberikan penjelasan.

‘’Kami telah meminta Unair menjelaskan kepada publik sebagai pihak yang bertanggungjawab. Dan kemarin juga sudah memberikan penjelasan ke kami, juga ke media,’’ ujarnya.

Disinggung adanya peserta seleksi yang menuntut tes perades ulang menyusul adanya dugaan kecurangan? Ditegaskan bupati, adanya dugaan kecurangan yang disampaikan peserta tidak lantas langsung tes ulang.

Menurutnya, semua harus dilihat secara komprehensif. Termasuk yang melatar belakangi adanya dugaan kecurangan tersebut.

‘’ Seleksi ulang itu tidak bisa begitu saja dilakukan. Jika memang tidak bermasalah, mengapa harus ada seleksi ulang,’’ tandasnya. (fud/tok)