TUBAN, Radar Tuban – Pemilu 2024 masih dua tahun lagi. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang masih cukup panjang tersebut untuk menyiapkan sosok pemimpin yang layak diusung pada pemilu 2024 mendatang.
Untuk memuluskan langkah dan strategi dalam menyambut pesta demokrasi lima tahunan tersebut, PWNU Jatim akan menggelar Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama se-Jatim. Menariknya, agenda tersebut akan digelar di Tuban. Rencananya berlangsung di Pondok Pesantren Sunan Bejagung, Kecamatan Semanding, Rabu (30/3) besok.
Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim KH Abdul Matin Jawahir menuturkan, di antara agenda Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama se-Jatim tersebut salah satunya membahas kriteria sosok pemimpin yang akan dijadikan rujukan warga nahdliyin dalam memilih calon pemimpin pada pemilu 2024 nanti, baik dalam memilih calon presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur maupun wakil rakyat di tingkat DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta calon DPD RI.
‘’Meski pemilu 2024 masih lama, tapi kami (para kiai pesantren, Red) memiliki komitmen terhadap persoalan bangsa dan negara dalam koridor politik kebangsaan, sehingga perlu kiranya memberikan panduan kepada umat dalam memilih calon pemimpin,’’ tegas Kiai Matin.
Lebih lanjut kiai sepuh sekaligus pengasuh Ponpes Sunan Bejagung ini menyampaikan, forum musyawarah alim ulama ini akan dihadiri jajaran pengurus PWNU Jatim, para ulama dan kiai pesantren, serta para pejabat forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) Jawa Timur. Juga dihadiri utusan badan otonom (banom) dan lembaga PWNU Jatim.
Kiai Matin menegaskan, selain dakwah dan pengabdian di tengah masyarakat, NU juga selalu hadir dalam menghadapi permasalahan bangsa.
‘’NU mempunyai kriteria tersendiri (dalam memilih calon pemimpin, Red) yang berpijak pada Alquran, sunah nabi, ijma dan qiyas (kesepakatan pendapat ulama),’’ tandasnya.
Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abd. Salam Shohib menambahkan, NU sebagai organisasi masyarakat harus memiliki sikap jelas dalam menyongsong pemilu 2024. Termasuk dalam mengambil sikap tentang wacana penundaan pemilu 2024.
‘’Jangan sampai kesannya NU hanya ikut-ikutan, ketika bertemu dengan yang pro ikut pro dan sebaliknya. Sehingga terlihat tidak bisa memberikan sikap yang tegas,’’ tegas Gus Salam, sapaan akrabnya.
Ketegasan sikap tersebut, terang Gus Salam, adalah bagian dari tanggung jawab NU terhadap bangsa dalam menjaga demokrasi yang telah dirintis oleh para pendahulu.
‘’PWNU Jatim telah memberikan rekomendasi agar pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal. Demokrasi harus kita jaga bersama. Karena itu, dengan tegas dan jelas PWNU Jatim menolak pemilu ditunda karena melanggar konstitusi,’’ tegas pengasuh Ponpes Mambaul Maarif Denanyar Jombang itu.
Lebih lanjut Gus Salam menegaskan, PWNU Jatim tidak ingin wacana penundaan pemilu memberikan kesan buruk lantaran mengingkari kesepakatan yang sudah menjadi konsensus bersama. (tok/ds)
Baca Juga di Jawa Pos Radar Tuban Versi Cetak:
- Kemungkinan Memunculkan Tokoh NU pada Pilkada Tuban
-
Poros Langitan dan Hajatan Perpolitikan Nasional
