Radartuban.jawapos.com – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3A PMD) Tuban optimistis angka kemiskinan di Tuban tahun ini menurun. Hal itu mengacu pada rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim pada Juli lalu yang menyatakan angka kemiskinan di Jatim menurun sebesar 1,02 persen.
Asumsinya, kalau Maret 2021 angka duafa masih tercatat 11,40 persen, pada Maret 2022 menjadi 10,38 persen. Bumi Ronggolawe menjadi salah satu kabupaten yang ikut menyumbangkan penurunan angka kemiskinan tersebut.
Kepala Dinsos P3A PMD Tuban Eko Julianto mengatakan, mengacu data tersebut, dirinya optimistis rilis BPS Tuban pada Desember mendatang angka kemiskinan di Tuban ikut turun seperti di Jatim.
Proyeksi penurunan angka kemiskinan di Tuban tahun ini paling tidak bisa satu digit dari 16,13 persen menjadi 15 persen, sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tuban 2022.
‘’Ini doa kami. Paling tidak angka penurunan kemiskinan bisa sama dengan Jatim (1,02 persen, Red),’’ ujarnya.
Untuk memenuhi target tersebut, kata Eko, sapaannya, tahun ini Pemkab Tuban telah melakukan banyak program penurunan angka kemiskinan. Seperti institusi yang dipimpinnya, kata dia, telah melakukan verifikasi ulang data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Salah satunya dengan menyisir masyarakat yang masuk data kemiskinan tersebut maupun tidak.
‘’Hasilnya, masyarakat yang seharusnya masuk DTKS, tapi tidak masuk. Begitu juga masyarakat yang seharusnya mampu, tapi masuk DTKS,’’ ujar mantan camat Senori itu.
Mengacu hasil verifikasi tersebut, kata Eko, masyarakat miskin yang belum masuk DTKS perlahan akan dimasukkan. Harapannya, bisa menerima bansos dari program pemerintah.
‘’Sementara ini, warga miskin yang belum masuk DTKS, kami ajukan menerima PBI JKN KIS. Ke depan, mereka perlahan bisa menerima bansos dari pemerintah pusat,’’ kata dia.
Sementara untuk warga mampu yang masuk data DTKS, lanjut Eko, dinsos P3A PMD telah mengajukan agar warga tersebut bisa dicabut sebagai penerima bansos dari pe merintah pusat.
Mantan kepala Bagian Kesra Setda Tuban itu juga menyampaikan, sekarang ini pemkab tengah melakukan intervensi program bansos. Di antaranya, bantuan pangan non tunai daerah (BPNTD), bantuan langsung tunai (BLT), dan program pemberdayaan masyarakat.
‘’Tahun ini untuk bansos dan pemberdayaan masyarakat kami anggarkan kurang lebih Rp 20 miliar,’’ tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada 2020 Tuban masih menempati peringkat lima angka kemiskinan terbanyak di Jatim pada 2020. Persentase kemiskinan hingga akhir tahun tersebut mencapai 15,91 persen atau 187.130 jiwa. Angka tersebut naik 1,33 persen year on year (YoY) dari tahun sebelumnya yang mencapai 14,58 persen.
Selain persentase kemiskinan yang meningkat dan masih terbenam di dasar klasemen lima besar kabupaten/kota termiskin di Jawa Timur, kondisi ekonomi di Tuban juga sedang lesu. Pertumbuhan ekonomi di Tuban selama 2020 juga terpuruk hingga minus -5,85 persen YoY dibanding periode yang sama tahun sebelumnya 5,14 persen.
Potret ekonomi ini sangat memprihatinkan. Belum lagi inflasi yang juga terbilang tinggi. Salah satu faktor yang diduga menjadi pemicu naiknya angka kemiskinan adalah karena lesunya aktivitas perekonomian sebagai dampak pandemi Covid-19. (fud/ds)
