Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan kemarin (14/11) serasa menjadi kado istimewa di momen Hari Jadi ke-729 Tuban. Penghargaan prestisius di bidang pengelolaan keuangan tersebut diterima langsung oleh Bupati Aditya Halindra Faridzky.
OPINI WTP yang berhasil dipertahankan Pemkab Tuban ini menjadi bukti bahwa Bupati Aditya Halindra Faridzky mampu melakukan manajerial pengelolaan keuangan dengan sangat baik.
Terlebih, sepanjang dua tahun terakhir dihadapkan pada situasi dan tantangan yang tidak mudah akibat pandemi Covid-19.
Tapi berkat kolaborasi dan sinergi yang baik dengan seluruh instansi dan lembaga terkait, situasi sulit tersebut mampu dilewati dengan baik hingga mampu mempertahankan Opini WTP.
Penghargaan bergengsi bidang pengelolaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Mas Lindra—sapaan karib bupati—di Hotel Bumi, Surabaya kemarin (14/11).
Penilaian WTP dari Kemenkeu ini merupakan apresiasi atas prestasi Pemkab Tuban dalam mempertahankan Predikat Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021. Dan ini merupakan penghargaan kali ketujuh yang diterima Pemkab Tuban secara berturut.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang berhasil mempertahankan Opini WTP, termasuk Kabupaten Tuban.
Ditegaskan Gubernur, WTP menjadi standar tertib administrasi dan akuntasi keuangan daerah. Artinya, Pemkab Tuban di bawah kepemimpinan Bupati Aditya Halindra Faridzky selama hampir dua tahun ini mampu mempertahankan standar pengelolaan keuangan yang baik.
Tidak sekadar pengelolaan keuangan, WTP juga menjadi tolok ukur keberhasilan program yang dijalankan pemerintah daerah. Sebab, saat pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, maka akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi.
‘’Pertumbuhan ekonomi yang bergerak naik akan membawa dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat,’’ tutur Gubernur Khofifah.
Hadir sekaligus memberikan sambutan, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim Kemenkeu Taukhid.
Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa penghargaan WTP merupakan bagian dari apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mendorong, mengupayakan, dan mempertahankan Opini WTP dari BPK di wilayah masing-masing.
Langkah ini, terang Taukhid, selaras dengan upaya pemerintah pusat dalam mendorong penyelenggaraan Good Governance di seluruh pemerintah daerah.
‘’Karena itu, mempertahankan WTP menjadi sebuah keharusan pemerintah daerah,’’ tandasnya.
Usai menerima penghargaan, Mas Lindra menyampaikan bahwa prestasi WTP yang berhasil dipertahankan Pemkab Tuban merupakan hasil kolaborasi dan sinergi semua pihak, tanpa terkecuali.
‘’Ini (penghargaan WTP, Red) merupakan hasil kerjas keras bersama,’’ tegasnya sekaligus bangga dengan kinerja seluruh jajarannya di lingkup Pemkab Tuban.
Prestasi WTP ini, lanjut Mas Lindra, adalah motivasi dalam meningkatkan kinerja, utamanya di bidang pengelolaan keuangan. Karena itu, ke depan harus lebih tertib dalam mengelola keuangan dan semakin semangat dalam meningkatkan kinerja.
‘’Pemkab Tuban berkomitmen menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, kerja efektif dan efisien,’’ paparnya.
Lebih lanjut Mas Lindra berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi-rekomendasi dalam LHP. Utamanya dalam hal meningkatkan ekonomi.
Ditegaskan bupati muda ini, koordinasi peningkatan ekonomi dengan jajaran forkopimda serta lembaga dan instansi terkait akan segera dilakukan. Dengan begitu, langkah-langkah taktis dalam meningkatkan perekonomian bisa segera dieksekusi.
‘’Atas nama Pemkab Tuban, kami menyampaikan terima kasih. Berkat kerja sama yang baik dan dukungan dari semua pihak, kita bisa mempertahankan Opini WTP,’’ tandasnya. (tok)
