Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP2P) Tuban memacu masyarakat Bumi Ronggolawe untuk memaksimalkan pemanfaatan kekayaan laut. Kepada para nelayan sebagai garda terdepan, DKP2P Tuban tak henti-hentinya memberikan pemberdayaan, fasilitas, hingga jaminan untuk kesejahteraan mereka.
TUBAN memiliki garis pantai sekitar 65 kilometer. Jumlah nelayannya tak kurang 14.000 orang.
Tentu, ini bukan hal yang mudah untuk menyejahterakan ribuan nelayan. DKP2P Tuban tak henti-hentinya mengupayakan kesejahteraan melalui beragam programnya.
Kepala DKP2P Tuban Eko Arif Yulianto mengatakan, nelayan menjadi salah satu subjek primer yang menjadi atensi institusinya.
‘’Perlahan tapi pasti kesejahteraan nelayan terus kami perjuangkan,’’ tandasnya kepada Jawa Pos Radar Tuban kemarin (20/11).
Arif, sapaannya menyampaikan, langkah mendasar yang ditempuh DKP2P dalam menyejahterakan nelayan adalah merangkul mereka agar memiliki legalitas identitas kenelayanan. Baik identitas personal maupun perahu.
Dia menyebut legalitas tersebut sangat diperlukan agar identitas nelayan tervalidasi. Sisi positifnya, mereka terdam pak program-program pemberdayaan yang dicanangkan DKP2P Tuban maupun kementerian terkait.
Salah satu program kesejahteraan nelayan tahun ini adalah pemberian asuransi gratis yang preminya dibayar DKP2P Tuban. Penerimanya 1.500 nelayan di Kecamatan Bancar, Tambakboyo, Jenu, Tuban, dan Palang.
Arif berharap tahun depan program tersebut dinikmati nelayan lain yang belum menerima. Jumlah kuota nelayan yang diproyeksikan menerima kurang lebih sama.
‘’Asuransi ini untuk mengkaver bila nelayan mengalami sesuatu hal tak diinginkan ketika melaut sehingga menyebabkan luka hingga meninggal dunia,’’ tegas mantan camat Parengan itu yang kemudian menyampaikan besarnya asuransi untuk korban meninggal dunia sebesar Rp 50 juta.
Atas keberhasilan program asuransi gratis bagi nelayan, kata Arif, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan penghargaan kepada Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky sebagai kepala daerah terbaik dalam mendukung program perlindungan nelayan pada Oktober lalu.
Dia memaparkan, dari sejumlah daerah di Jatim yang memiliki nelayan laut, hanya empat kabupaten saja yang memberikan asuransi gratis nelayan. Yakni Tuban, Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi.
Selain program asuransi gratis, tahun ini DKP2 Tuban juga menyertifikasi gratis 200 bidang tanah pemukiman milik para nelayan. Rinciannya, 100 bidang di Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar dan 100 bidang di Desa Pabean, Kecamatan Tambakboyo.
Arif menerangkan, tujuan program sertifikasi tanah nelayan tersebut untuk membukakan jalan bagi para nelayan pemilik tanah agar bisa mendapatkan suntikan modal melalui penjaminan sertifkat tanah di lembaga keuangan.
‘’Istilahnya membuat para nelayan lebih memiliki bergaining dalam urusan ekonomi,’’ ujar pejabat yang berdomisili di Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban itu.
Tahun ini, lanjut Arif, pihaknya juga memfasilitasi 5.803 nelayan untuk mendapatkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 450 ribu dari PAPBD II 2022.
Bantuan sosial tersebut akan diterimakan dalam waktu dekat melalui Kantor Pos Tuban.
Tak hanya kesejahteraan nelayan. DKP2P Tuban juga memberikan atensi bagi kesejahteraan petambak atau pembudidaya ikan.
Pemberdayaan tersebut direalisasikan dalam sosialisasi dan pendampingan pembuatan izin usaha tambak, manajerial pembenihan, pembesaran, hingga pemasaran ikan hasil budidaya.
Alumni Akademi Pemerintah Dalam Negeri Malang ini juga memaparkan program lain institusinya. Program tersebut adalah bantuan pengadaan sarana-prasarana usaha budidaya ikan.
Bantuan tersebut berupa benih ikan, pakan, pembangunan kolam, pemberian perangkat pendukung kolam, serta pembangunan jalan usaha budidaya perikanan.
Pada tahun ini, penerima bantuan sarana-prasarana tersebut adalah pembudidaya ikan di Desa Mrutuk dan Desa Mlangi, kedua di Kecamatan Widang.
Tahun ini, DKP2P Tuban juga menyertifikasi gratis tanah yang dimiliki pembudidaya ikan. Hanya saja yang disertifikatkan adalah lahan untuk usahanya, bukan lahan pemukiman.
Jumlahnya 100 bidang. Rinciannya, 50 bidang di Desa Mrutuk, Kecamatan Widang dan 50 bidang di Desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo.
‘’Tujuannya sama, supaya sertifikat tanah itu nantinya dapat dijaminkan di lembaga keuangan oleh para pembudidaya ketika hendak menambah modal usaha,’’ imbuhnya.
Untuk memberikan nilai tambah pada sektor perikanan, lanjut pejabat kelahiran 1966 itu, DKP2P Tuban juga getol menggelar bimbingan teknis (bimtek) pengolahan ikan menjadi produk makanan variatif.
Bimtek kali terakhir digelar di desa-desa di Kecamatan Jenu. Fokusnya, mengolah ikan menjadi kerupuk amplang.
Untuk desa atau kelompok yang punya produk olahan ikan, namun belum punya legalitas usaha, lanjut Arif, DKP2P Tuban membimbing mereka agar mempunyai. Bimbingan tersebut mulai pembuatan izin pangan industri rumah tangga, sertifikasi halal, dan lainnya.
Program lain yang digencarkan DKP2P Tuban selama setahun terakhir adalah menggencarkan sosialisasi gemar makan ikan (gemarikan) berikut pemberian produk ikan kepada masyarakat pada 20 kecamatan.
Kegiatan tersebut sebagai upaya mengajak masyarakat untuk memprioritaskan ikan sebagai lauk.
‘’Semakin tinggi konsumsi ikan masyarakat, semakin rendah angka stunting. Sebab, ikan ini penuh gizi. Penangkal stunting yang banyak diderita anak,’’ pungkasnya. (sab/ds)
