30.8 C
Tuban
Saturday, 23 November 2024
spot_img
spot_img

Salurkan Bantuan Tunai Pertama 2022 Menko Berharap Kurangi Kemiskinan Ekstrem

spot_img

KEBERLANGSUNGAN sektor usaha, khususnya usaha mikro dan kecil menjadi perhatian utama pemerintah selama pandemi Covid-19. Salah satunya adalah program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) di tahun 2021. Program ini merupakan bentuk kompensasi kerugian ekonomi atas lonjakan kasus selama pertengahan tahun 2021 lalu.

Program BT-PKLW merupakan bukti perhatian dan kehadiran pemerintah dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19. Bantuan ini dapat menggerakkan kembali ekonomi masyarakat di tingkat bawah dengan pemberian tunai sebagai dorongan untuk menjaga daya beli, kelangsungan usaha dan penghidupan masyarakat yang menjalankan usaha mikro, terutama pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik warung.

“Pada tahun 2022, pemerintah melanjutkan program BT-PKLW dengan tambahan nelayan sebagai penerima manfaat. Khusus untuk nelayan, ini adalah program pertama di tahun 2022 yang bertujuan mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyerahkan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN) secara langsung di Tempat Pelelangan Ikan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (14/3).

Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) pada 30 Desember 2021, maka dilanjutkan BT-PKLW 2021 pada tahun 2022 dengan memperluas target penerima manfaat nelayan di daerah pesisir. Karena itu, perlu diberikan bantuan secara tunai untuk PKL, warung, dan nelayan yang belum mendapatkan BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro), yang penyalurannya dilakukan secara langsung oleh TNI dan Polri.

Baca Juga :  Ketum Airlangga Hartarto Minta AMPG Segera Susun Program Pemenangan Golkar

BT-PKLWN 2022 ini secara spesifik menyasar 212 kabupaten dan kota yang masuk dalam  Roadmap  Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 0 persen di tahun 2024. Besaran BT-PKLWN adalah Rp 600.000 per orang untuk 2,76 juta penerima, yaitu untuk 1 juta PKLW dan 1,76 juta nelayan. Khusus untuk nelayan kriterianya adalah mereka pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merupakan nelayan buruh, nelayan penangkap ikan tanpa kapal, atau nelayan pemilik kapal kurang dari 5 GT (gross tonase).

Pemerintah berkepentingan agar bantuan ini dapat diterima oleh penerima manfaat secara langsung yang benar-benar berhak, sehingga menugaskan TNI dan Polri untuk melakukan pendataan dan   bantuan ke masyarakat.

Dari 212 kabupaten/kota yang menjadi wilayah pelaksanaan BT-PKLWN, terdapat 106 kabupaten/kota yang disalurkan oleh Polri dan 106 kabupaten/kota yang disalurkan oleh TNI, sehingga diharapkan tidak ada duplikasi penerima. Proses penyaluran difasilitasi dengan Sistem Informasi BT-PKLWN Polri (Puskeu Presisi) dan Sistem Informasi BT-PKLWN TNI.

Penyaluran BT-PKLWN di Manggarai Barat  menargetkan 12.500 nelayan dan 4.000 PKLW yang disalurkan oleh Polri. Selain itu, juga menargetkan 10.000 penerima yang disalurkan oleh TNI. Pada penyerahan bantuan BT-PKLWN hari ini, secara simbolis Menko Airlangga bersama Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Setyo Budiyanto menyerahkan bantuan yang diwakili oleh tujuh  orang penerima pertama.

Baca Juga :  Anggarkan Rp 3 M untuk Pasar di Penambangan

Menko Airlangga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Polri khususnya yang melakukan penyaluran di daerah Manggarai Barat ini. Polri yang selalu hadir di tengah masyarakat baik dalam rangka penegakan hukum maupun menjaga ketertiban masyarakat di masa-masa pandemi ini diandalkan untuk memiliki sensitifitas lebih dalam menentukan PKL, warung, dan nelayan yang layak menerima bantuan.

“Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat,” pungkas Menko Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga berdialog singkat dengan para nelayan terkait respons mereka atas penyaluran BT-PKLWN di Kabupaten Manggarai Barat ini. Salah satu nelayan bernama Ambosaka, mengungkapkan dirinya merasa kaget tiba-tiba didata polisi untuk menerima bantuan uang. Nelayan bernama Koo Ihi juga mengungkapkan bantuan ini sangat membantu modal nelayan khususnya di masa pandemi.

Mengakhiri kunjungannya, Menko Airlangga menyempatkan diri berdialog dengan pemilik warung sayuran di area TPI yang bernama Kamaria terkait kegiatan usahanya di kala pandemi. Kamaria juga menyampaikan terima kasihnya kepada Menko Airlangga karena dia beserta keluarganya telah berkesempatan menerima vaksin kedua dan sedang menunggu vaksin yang ketiga.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga antara lain Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita , pimpinan dan anggota DPR RI, serta Kapolres Manggarai Barat AKBP Felli Hermanto. (map/fsr/ds)

KEBERLANGSUNGAN sektor usaha, khususnya usaha mikro dan kecil menjadi perhatian utama pemerintah selama pandemi Covid-19. Salah satunya adalah program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) di tahun 2021. Program ini merupakan bentuk kompensasi kerugian ekonomi atas lonjakan kasus selama pertengahan tahun 2021 lalu.

Program BT-PKLW merupakan bukti perhatian dan kehadiran pemerintah dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19. Bantuan ini dapat menggerakkan kembali ekonomi masyarakat di tingkat bawah dengan pemberian tunai sebagai dorongan untuk menjaga daya beli, kelangsungan usaha dan penghidupan masyarakat yang menjalankan usaha mikro, terutama pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik warung.

“Pada tahun 2022, pemerintah melanjutkan program BT-PKLW dengan tambahan nelayan sebagai penerima manfaat. Khusus untuk nelayan, ini adalah program pertama di tahun 2022 yang bertujuan mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyerahkan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN) secara langsung di Tempat Pelelangan Ikan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (14/3).

Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) pada 30 Desember 2021, maka dilanjutkan BT-PKLW 2021 pada tahun 2022 dengan memperluas target penerima manfaat nelayan di daerah pesisir. Karena itu, perlu diberikan bantuan secara tunai untuk PKL, warung, dan nelayan yang belum mendapatkan BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro), yang penyalurannya dilakukan secara langsung oleh TNI dan Polri.

Baca Juga :  Alfamart Fasilitasi UMKM untuk Bangkit Pasca Pandemi

BT-PKLWN 2022 ini secara spesifik menyasar 212 kabupaten dan kota yang masuk dalam  Roadmap  Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 0 persen di tahun 2024. Besaran BT-PKLWN adalah Rp 600.000 per orang untuk 2,76 juta penerima, yaitu untuk 1 juta PKLW dan 1,76 juta nelayan. Khusus untuk nelayan kriterianya adalah mereka pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merupakan nelayan buruh, nelayan penangkap ikan tanpa kapal, atau nelayan pemilik kapal kurang dari 5 GT (gross tonase).

- Advertisement -

Pemerintah berkepentingan agar bantuan ini dapat diterima oleh penerima manfaat secara langsung yang benar-benar berhak, sehingga menugaskan TNI dan Polri untuk melakukan pendataan dan   bantuan ke masyarakat.

Dari 212 kabupaten/kota yang menjadi wilayah pelaksanaan BT-PKLWN, terdapat 106 kabupaten/kota yang disalurkan oleh Polri dan 106 kabupaten/kota yang disalurkan oleh TNI, sehingga diharapkan tidak ada duplikasi penerima. Proses penyaluran difasilitasi dengan Sistem Informasi BT-PKLWN Polri (Puskeu Presisi) dan Sistem Informasi BT-PKLWN TNI.

Penyaluran BT-PKLWN di Manggarai Barat  menargetkan 12.500 nelayan dan 4.000 PKLW yang disalurkan oleh Polri. Selain itu, juga menargetkan 10.000 penerima yang disalurkan oleh TNI. Pada penyerahan bantuan BT-PKLWN hari ini, secara simbolis Menko Airlangga bersama Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Setyo Budiyanto menyerahkan bantuan yang diwakili oleh tujuh  orang penerima pertama.

Baca Juga :  Pengamat: Koalisi Golkar, PAN dan PPP, Lolos Presidenstial Threshold

Menko Airlangga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Polri khususnya yang melakukan penyaluran di daerah Manggarai Barat ini. Polri yang selalu hadir di tengah masyarakat baik dalam rangka penegakan hukum maupun menjaga ketertiban masyarakat di masa-masa pandemi ini diandalkan untuk memiliki sensitifitas lebih dalam menentukan PKL, warung, dan nelayan yang layak menerima bantuan.

“Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat,” pungkas Menko Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga berdialog singkat dengan para nelayan terkait respons mereka atas penyaluran BT-PKLWN di Kabupaten Manggarai Barat ini. Salah satu nelayan bernama Ambosaka, mengungkapkan dirinya merasa kaget tiba-tiba didata polisi untuk menerima bantuan uang. Nelayan bernama Koo Ihi juga mengungkapkan bantuan ini sangat membantu modal nelayan khususnya di masa pandemi.

Mengakhiri kunjungannya, Menko Airlangga menyempatkan diri berdialog dengan pemilik warung sayuran di area TPI yang bernama Kamaria terkait kegiatan usahanya di kala pandemi. Kamaria juga menyampaikan terima kasihnya kepada Menko Airlangga karena dia beserta keluarganya telah berkesempatan menerima vaksin kedua dan sedang menunggu vaksin yang ketiga.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga antara lain Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita , pimpinan dan anggota DPR RI, serta Kapolres Manggarai Barat AKBP Felli Hermanto. (map/fsr/ds)

Untuk mendapatkan berita-berita terkini Radartubanbisnis.com Koran Bisnis e Wong Tuban

Ikuti Kami:
Telegram: t.me/radartuban
MSN: tinyurl.com/yw4tx2rx

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Radar Tuban WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029Vafat2k77qVMQiRsNU3o. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
spot_img
spot_img

Artikel Terkait

spot_img

Terpopuler

spot_img

Artikel Terbaru

spot_img
spot_img