Radartuban.jawapos.com – Pemerintah terus berupaya menggenjot pajak kendaraan bermotor (ranmor) melalui berbagai cara. Terbaru, kembali menegaskan aturan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).
Salah satu ketentuan dalam payung hukum tersebut adalah menghapus identitas ranmor yang telat membayar pajak dua tahun.
Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Kaurbinops Satlantas Polres Tuban Iptu Sampir Santoso mengatakan, penghapusan identitas pemilik kendaraan yang telat bayar pajak sudah diundangkan dalam Undang-Undang 22/2009.
Dalam pasal 74 ayat 3 perundangan tersebut, terang dia, diatur klausul penghapusan identitas pemilik ranmor bagi pajak ranmor yang terlambat dibayar selama dua tahun.
‘’Jika pemilik ranmor tidak melakukan pembaruan nopol lima tahunan, dia diberi kesempatan membayar pajak maksimal dua tahun,’’ ujarnya.
Sampir menjelaskan, jika selama dua tahun pemilik ranmor tak kunjung membayar pajak, maka sistem akan menghapus identitas pemilik ranmor.
Praktis, polisi bisa menyita ranmor tersebut karena dianggap bodong.
Kapan ketentuan tersebut berlaku? Mantan kepala Unit Dikyasa Satlantas Polres Tuban ini memastikan implementasi aturan tersebut belum diberlakukan dalam waktu dekat.
‘’Aturannya memang sudah ada, tapi implementasinya butuh waktu,’’ tegasnya.
Perwira yang tinggal di Desa Kradenan, Kecamatan Palang ini mengemukakan, penerapan aturan tersebut masih menunggu petunjuk teknis dari Korlantas Mabes Polri. Selama belum ada aturan teknis dari Mabes Polri, Sampir memastikan pengemudi yang mengendarai ranmor yang pajaknya telat dibayar dengan sanksi tilang.
‘’Untuk sementara belum ada sanksi penyitaan ranmor bagi yang telat bayar pajak, sehingga sanksi tilang masih diberlakukan,’’ tegasnya.
Terkait kabar penyitaan ranmor penunggak pajak yang viral di media sosial (medsos), Sampir memastikan berita tersebut tidak benar. Menurut dia, Satlantas Polres Tuban belum pernah melakukan penindakan sita bagi ranmor penunggak pajak.
‘’Kendaraan bermotor akan disita petugas jika terindikasi tanpa identitas atau terlibat kejahatan,’’ ujarnya. (yud/ds)
