Versi Kemenag, Masih Bingung Soal Pembiayaan
TUBAN, Radar Tuban – Bupati Tuban Aditya Halindra memastikan dana hibah pemberangkatan dan pemulangan calon jemaah haji (CJH) sudah disiapkan. Namun, kapan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) itu akan dicairkan, pihak Kemenag mengaku belum mendapat kepastian.
Disampaikan Bupati Lindra, proses birokrasi tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan—seketika selesai.
‘’Setiap pencairan anggaran ada proses administrasi yang harus dilalui,’’ kata bupati menjawab keluhan Kemenag soal hibah pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari pemkab yang belum cair.
Soal isu dana hibah yang diharapkan Kemenag tersebut tidak bisa cair, bupati muda ini menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar.
‘’Dananya sudah ada, sudah dianggarkan. Tidak mungkinlah tidak dicairkan,’’ tegasnya.
Berikut soal isu bahwa Kemenag kesulitan cari bus. Ditegaskan Bupati Lindra bahwa itu juga tidak benar.
‘’Jare sopo? Tanyaknolah karo Kemenag, bise wes onok, anggarane yo wes onok, opo seng susah. (Kata siapa? Tanyakanlah sama Kemenag, busnya sudah ada, anggarannya juga sudah ada, apa yang susah?),’’ kata bupati dengan logat khas Jawa yang santai, sekaligus memastikan bahwa persiapan pemberangkatan jemaah haji pada 3 Juni nanti tidak ada masalah.
Sementara itu, pernyataan berbeda disampaikan Kepala Kantor Kemenag Tuban Ahmad Munir. Dari apa yang disampaikan, sepertinya Kemenag masih galau soal biaya pemberangkatan dan pemulangan CJH.
‘’Waktunya sudah sangat mepet untuk persiapan (pemberangkatan, Red),’’ katanya.
Diungkapkan Munir, hasil rapat koordinasi antara Kemenag dan pemkab pada Senin (30/5) lalu, akomodasi pemberangkatan diminta untuk di-handle dulu oleh instansinya. Artinya, pendanaan proses pemberangkatan haji ditangani terlebih dulu oleh Kemenag.
‘’Lha tapi gini, gimana ini Kemenag? Kan tidak punya dana,’’ keluhnya.
Praktis, di tengah kegalauannya tersebut, Munir terpaksa harus tetap cari dana talangan untuk membiayai proses pemberangkatan jemaah.
‘’Untuk armada sebanyak 15 bus, konsumsi dan pengawalan, paling tidak membutuhkan dana Rp 100 juta lebih. Yang jadi masalah, Kemenag tidak tahu mencari uang sebesar itu dari mana?’’ ujarnya.
Perihal opsi dari iuran CJH? Diungkapkan mantan Kepala Kemenag Madiun ini, sejauh ini pihaknya belum bisa mengambil keputusan. Alasannya, belum ada pertemuan dengan forum kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH).
‘’Mungkin Kamis (2/6) nanti kami baru bisa koordinasi, langkah seperti apa yang akan kita ambil,’’ tuturnya menyusul kemarin masih berada di Surabaya. (fud/tok)Â