Radartuban.jawapos.com – Seleksi petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) Arab Saudi 2023 mendapat atensi langsung dari Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Proses seleksi diharuskan berjalan secara transparan, adil, dan akuntabel. Tidak ada kecurangan dalam setiap tahapannya.
‘’Sesuai arahan Menag, Itjen (Inspektorat Jenderal) diminta untuk mengawal semua tahapan penyelenggaraan haji berjalan secara akuntabel. Salah satunya dalam proses rekrutmen calon petugas haji 1444 H/2023 M,’’ tegas Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag Faizal dilansir dari laman kemenag.go.id kemarin (2/2).
Ditegaskan Faisal, Itjen berkomitmen memastikan proses rekrutmen calon petugas haji berlangsung sesuai ketentuan regulasi, fair, dan akuntabel. ‘’Ini (rekrutmen secara fair dan akuntabel, Red) merupakan salah satu rekomendasi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),’’ katanya masih dikutip dari laman yang sama.
Atensi dari Menag yang disampaikan Irjen Kemenag Faizal tersebut muncul pascakabar kurang sedap berembus dari hasil seleksi tahap pertama petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) Arab Saudi 2023 Kementerian Agama (Kemenag) Tuban, Rabu (1/2) lalu.
Sumber internal Kemenag Tuban mengungkapkan, dari dua formasi PPIH Arab Saudi, yakni pelayanan konsumsi dan pelayanan akomodasi, formasi terakhir disinyalir ada permainan dalam menentukan peserta yang berhak lolos mengikuti seleksi tahap kedua tingkat provinsi. Pada jenis tugas pelayanan konsumsi, peserta yang lolos seleksi ke tahap lanjutan di tingkat provinsi merupakan peringkat pertama dengan nilai tertinggi, yakni atas nama Siti Zahrotul Fadilah.
Semantara peserta yang lolos seleksi lanjutan pada formasi pelayanan akomodasi merupakan peringkat ketiga, yakni Laidia Maryati dengan nilai total 46,8. Sedangkan peringkat pertama atas nama Ali Mahfud malah tidak lolos. Padahal nilainya jauh lebih tinggi, yakni 55,8. Inilah yang oleh sebagian orang dianggap janggal, dan sekarang semakin menghangat—menjadi kasak-kusuk negatif di internal kemenag setempat.
Selain sudah menurunkan tim pengawas seleksi di masing-masing provinsi, Itjen juga memberikan ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan dugaan kecurangan dalam proses rekrutmen calon petugas haji. Laporan bisa disampaikan melalui aplikasi PUSAKA Kementerian Agama RI, email dumas_itjen@kemenag.go.id, atau datang langsung ke kantor Itjen Kemenag di Jakarta.
‘’Arahan Gus Menteri, tidak menolerir adanya praktik transaksional dan kecurangan dari oknum tidak bertanggung jawab. Apabila kami menemukan (ada aparat yang main-main, Red), kami tidak akan main-main mengusulkan agar ditindak tegas,’’ tegas Faisal.
Sebelumnya, Kepala Kemenag Tuban Ahmad Munir menegaskan, perihal peserta dengan nilai terendah tiga yang dipilih lolos seleksi tahap lanjutan di tingkat provinsi merupakan kewenangan penuh Kantor Wilayah Kemenag Jatim. ‘’Siapa saja yang muncul, itu semua berdasarkan keputusan kanwil, bukan kami,’’ tandasnya. (fud/tok)
