Dalam aksinya, sejumlah pemuda yang menuntut transparansi dan kejujuran proses seleksi PKD itu membentangkan spanduk bertuliskan di antaranya: PANWASCAM SOKO TIDAK PROFESIONAL; KAMI MENUNTUT PENETAPAN PKD DI SOKO DIBATALKAN; PEREKRUTAN PKD SOKO DITUNGGANGI AKTOR POLITIK, dan sejumlah tuntutan lain dalam spanduk dan poster yang dibentangkan.
Hanya saja, aksi yang berlangsung sekitar pukul 10.00 itu tidak ditemui oleh satu pun dari tiga komisioner panwascam.
‘’Hanya ada dua staf, tapi mereka tidak berani menemui kami,’’ ujar Hasyim, koordinator aksi.
Lebih lanjut dia mengutarakan, Panwascam Soko dalam pelaksanaan rekrutmen tidak profesional. Diduga ada indikasi dalam proses seleksi yang seharusnya dilakukan dengan adil malah ditumpangi kepentingan politik dan kelompok tertentu.
Indikasi itu tampak sebelum proses rekrutmen dimulai. Disinyalir ada orang-orang yang sudah ditentukan sebelumnya.
‘’Praktik ini sangat menciderai kami, orang-orang biasa ini, sudah belajar sungguh-sungguh malah siapa pemenangnya sudah di tentukan. Lalu kenapa harus ada seleksi, kenapa tidak langsung di tunjuk saja,’’ tegas pendaftar PKD Sandingrowo ini.
Untuk itu, dirinya dan peserta aksi lainnya menuntut rekrutmen dibatalkan dan mulai dari awal. Sebab, hasil yang sekarang ada indikasi permaian.
Dikonfirmasi perihal dugaan permainan seleksi PKD, Ketua Panwascam Kecamatan Soko Doni Yanu Ariyanto menegaskan bahwa tidak ada permainan dalam proses seleksi.
‘’Tidak benar, proses rekrutmen sudah sesuai dengan prosedur. Hasil yang diumumkan juga merupakan perolehan nilai rata-rata tertinggi dari tiga komisioner yang melakukan tes,’’ tandasnya.
Terpisah, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Pelatihan Bawaslu Tuban Marfuah mengatakan, sejauh ini pihaknya belum melakukan klarifikasi terhadap Panwascam Soko perihal dugaan permainan seleksi PKD tersebut.
‘’Persis kejadiannya seperti apa, kami belum mengetahui,’’ katanya meminta waktu untuk meminta klarifikasi terlebih dulu. (fud/tok)
