JAKARTA – Pada awal tahun 2022 Pemerintah telah melakukan kebijakan pelonggaran mobilitas seiring dengan menurunnya kasus Covid-19 di Indonesia, yang kemudian memicu peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Di tengah peningkatan mobilitas masyarakat dan meski dibayangi dengan tekanan ekonomi global, ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh kuat sebesar 5,01% pada Triwulan I-2022.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa momentum pemulihan ekonomi perlu dijaga dan ditingkatkan bersama agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reformasi struktural terutama dalam peningkatan kualitas SDM dan transformasi ekonomi menjadi vital untuk mendorong terciptanya pembangunan berkelanjutan dan inklusif.
“Pembangunan ekonomi Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas pelaku usaha, sehingga kemampuan adaptasi yang cepat, berkarakter, dan berdaya saing tinggi merupakan prasyarat utama yang perlu dimiliki oleh para pengusaha,” ungkap Menko Airlangga dalam Pelantikan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Masa Khidmad 2022- 2027 di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (8/06).
Meskipun jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai sebanyak 64,2 juta dan memiliki kontribusi besar terhadap PDB Nasional, namun rasio kewirausahaan Indonesia masih relatif rendah yakni sebesar 3,47%. Sebagai negara dengan penduduk muslim yang mencapai 87% dan merupakan yang terbesar di dunia, Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah dengan potensi pasar halal domestik maupun global yang sangat besar.
“Para pengusaha nahdliyin di seluruh Indonesia memiliki peran yang sangat strategis untuk memanfaatkan potensi tersebut dengan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, keuangan syariah, digitalisasi UMKM, dan industri halal melalui berbagai peluang bisnis dan kemitraan di tingkat nasional maupun global. Keberhasilan pengusaha nahdliyin sangat dibutuhkan Indonesia,” ungkap Menko Airlangga.
Sebagai salah satu upaya mendorong perekonomian nasional, Menko Airlangga pada kesempatan tersebut juga menyampaikan komitmen Pemerintah dalam mengembangkan ekosistem kewirausahaan dan dukungan pembiayaan yang salah satunya dilakukan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR telah menjadi pembiayaan “mudah dan murah” serta inklusif bagi pelaku usaha, baik skala ultramikro, mikro, kecil, maupun menengah.
“Pemerintah selalu siap untuk bekerja sama dengan HPN dan diharapkan kerja sama ini dapat meningkatkan perekonomian umat,” lanjut Menko Airlangga.
Menutup sambutannya, Menko Airlangga menyampaikan harapan agar HPN tidak hanya sebagai wadah, namun juga menjadi wahana dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha UMKM, pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, hingga menjadi inkubator bagi lahirnya wirausahawan baru.
Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Gubernur Kalimantan Timur, Sekretaris Jendral PBNU, Ketua PP Himpunan Pengusaha Nahdliyin, serta para pengusaha Nahdliyin dari berbagai penjuru tanah air. (*)
