Radartuban.jawapos.com – Aktivis mahasiswa di Tuban belum lelah menyuarakan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Setelah Kamis (8/9), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) turun jalan, kemarin (9/9) giliran aliansi tiga organisasi mahasiswa Tuban dari Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang berdemo.
Mereka yang mengenakan jas merah tersebut berorasi dan menggelar teatrikal di depan kantor DPRD Tuban. Ketua GMNI Tuban Daman Huri mengatakan, aliansi mahasiswa mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Itu karena lembaga tersebut dianggap tidak mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM. Akibatnya, pemerintah menaikkan harga BBM.
‘’Presiden harus segera memperbaiki sistem pemberian BBM subsidi agar tepat sasaran,’’ ujarnya.
Selain itu, lanjut Huri, sapaannya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus transparan berapa serapan anggaran subsidi BBM yang sudah disiapkan pemerintah. Dia menilai ada kejanggalan dari total serapan anggaran subsidi BBM tersebut.
‘’Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu memeriksa dan mengaudit Kemenkeu dan BPH Migas terkait dugaan penyelewengan anggaran subsidi BBM,’’ tegasnya.
Dalam aksinya, aliansi mahasiswa tidak hanya meminta Ketua DPRD Tuban M. Miyadi menandatangani surat tuntutan, tapi juga mendukung tuntutan tersebut sekaligus mengirimkannya ke pemerintah pusat.
‘’Selama ini setiap kami melakukan aksi dan menyampaikan surat tuntutan tidak pernah sampai ke pusat. Setiap kami cek tidak pernah sampai,’’ ungkapnya.
Dalam aksinya kemarin, para aktivis mahasiswa ditemui Wakil Ketua DPRD Tuban Imam Sutiyono. ‘’Aspirasi kawan-kawan semua pasti kami sampaikan,’’ ujarnya. (fud/ds)
Radartuban.jawapos.com – Aktivis mahasiswa di Tuban belum lelah menyuarakan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Setelah Kamis (8/9), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) turun jalan, kemarin (9/9) giliran aliansi tiga organisasi mahasiswa Tuban dari Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang berdemo.
Mereka yang mengenakan jas merah tersebut berorasi dan menggelar teatrikal di depan kantor DPRD Tuban. Ketua GMNI Tuban Daman Huri mengatakan, aliansi mahasiswa mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Itu karena lembaga tersebut dianggap tidak mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM. Akibatnya, pemerintah menaikkan harga BBM.
‘’Presiden harus segera memperbaiki sistem pemberian BBM subsidi agar tepat sasaran,’’ ujarnya.
Selain itu, lanjut Huri, sapaannya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus transparan berapa serapan anggaran subsidi BBM yang sudah disiapkan pemerintah. Dia menilai ada kejanggalan dari total serapan anggaran subsidi BBM tersebut.
‘’Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu memeriksa dan mengaudit Kemenkeu dan BPH Migas terkait dugaan penyelewengan anggaran subsidi BBM,’’ tegasnya.
- Advertisement -
Dalam aksinya, aliansi mahasiswa tidak hanya meminta Ketua DPRD Tuban M. Miyadi menandatangani surat tuntutan, tapi juga mendukung tuntutan tersebut sekaligus mengirimkannya ke pemerintah pusat.
‘’Selama ini setiap kami melakukan aksi dan menyampaikan surat tuntutan tidak pernah sampai ke pusat. Setiap kami cek tidak pernah sampai,’’ ungkapnya.
Dalam aksinya kemarin, para aktivis mahasiswa ditemui Wakil Ketua DPRD Tuban Imam Sutiyono. ‘’Aspirasi kawan-kawan semua pasti kami sampaikan,’’ ujarnya. (fud/ds)
