27.6 C
Tuban
Saturday, 23 November 2024
spot_img
spot_img

Bendungan Jadi Butuh Anggaran Rp 60 M

spot_img

Radartuban.jawapos.com – Pembangunan Bendungan Jadi diproyeksikan menelan anggaran sangat besar. Berdasarkan penghitungan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) Tuban, total anggaran yang dibutuhkan mencapai kurang lebih Rp 60 miliar.

Untungnya, anggaran sebesar itu tidak menjadi tanggungan pemerintah daerah, melainkan pemerintah pusat. Pasalnya, Bendungan Jadi merupakan proyek strategis nasional (PSN), yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

‘’Ini (kebutuhan anggaran, Red) hanya gambaran hasil penghitungan yang dilakukan pemerintah daerah. Fix-nya dari pemerintah pusat, kami hanya mengusulkan gambaran kebutuhan saja,’’ kata Kepala DPUPRPRKP Tuban Agung Supriyadi kemarin (9/11).

Anggaran yang mencapai Rp 60 miliar tersebut, lanjut Agung, bisa bertambah bahkan berkurang.

Baca Juga :  Lindungi Pekerja Migran, Pemerintah Optimalkan Government to Government

Tergantung detail engineering design (DED) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR).

‘’Jadi tergantung DEDnya nanti. Bisa saja semakin bertambah,’’ ujarnya.

Lebih lekas Agung menyampaikan, perihal kepastian pengerjaan fisik baru bisa dilakukan
setelah DED dari Kemen-PUPR tuntas. Karena sampai saat ini belum ada DED-nya, maka belum bisa dipastikan kapan mulai pengerjaan.

‘’Dulu, 2021 (DED-nya, Red) sempat dilelang, tapi gagal. Padahal sudah ada pemenangnya. Soal apa sebabnya, kami kurang tahu,’’ jelasnya.

Mantan Kabag Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda ini mengasumsikan, jika di 2023 nanti DED sudah dibuat, maka 2024 bisa dimulai proyek fisik pembangunan bendungan.

‘’Untuk kepastiannya, kami akan komunikasi lebih lanjut dengan kementerian,’’ ujarnya.

Baca Juga :  SIG Akselerasi Dekarbonisasi-Transisi Energi Hijau untuk Operasional Pabrik-Pabrik Tuban

Perihal gambaran bendungan, pejabat asal Kecamatan Bangilan ini menjelaskan, bendungan akan dibangun di lahan seluas 15,70 hektare. Konsepnya dibuat memanjang hingga dua kilometer. Karena itulah, lahan yang dibebaskan rata-rata di samping kanan-kiri aliran Sungai Banyu Langse,’’ bebernya.

Sebagaimana diketahui, semua lahan yang dibutuhkan untuk membangunan bendungan sudah selesai proses pembebasan. Tidak terlalu banyak kendala selama prosesnya.

‘’Masyarakat cukup antusias, sehingga pembebasan lahan cukup mudah,’’ tandas Agung.(fud/tok)

Radartuban.jawapos.com – Pembangunan Bendungan Jadi diproyeksikan menelan anggaran sangat besar. Berdasarkan penghitungan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) Tuban, total anggaran yang dibutuhkan mencapai kurang lebih Rp 60 miliar.

Untungnya, anggaran sebesar itu tidak menjadi tanggungan pemerintah daerah, melainkan pemerintah pusat. Pasalnya, Bendungan Jadi merupakan proyek strategis nasional (PSN), yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

‘’Ini (kebutuhan anggaran, Red) hanya gambaran hasil penghitungan yang dilakukan pemerintah daerah. Fix-nya dari pemerintah pusat, kami hanya mengusulkan gambaran kebutuhan saja,’’ kata Kepala DPUPRPRKP Tuban Agung Supriyadi kemarin (9/11).

Anggaran yang mencapai Rp 60 miliar tersebut, lanjut Agung, bisa bertambah bahkan berkurang.

Baca Juga :  Amil Zakat Wajib Mendapat Izin dari Pemerintah

Tergantung detail engineering design (DED) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR).

- Advertisement -

‘’Jadi tergantung DEDnya nanti. Bisa saja semakin bertambah,’’ ujarnya.

Lebih lekas Agung menyampaikan, perihal kepastian pengerjaan fisik baru bisa dilakukan
setelah DED dari Kemen-PUPR tuntas. Karena sampai saat ini belum ada DED-nya, maka belum bisa dipastikan kapan mulai pengerjaan.

‘’Dulu, 2021 (DED-nya, Red) sempat dilelang, tapi gagal. Padahal sudah ada pemenangnya. Soal apa sebabnya, kami kurang tahu,’’ jelasnya.

Mantan Kabag Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda ini mengasumsikan, jika di 2023 nanti DED sudah dibuat, maka 2024 bisa dimulai proyek fisik pembangunan bendungan.

‘’Untuk kepastiannya, kami akan komunikasi lebih lanjut dengan kementerian,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Kemenag Berjuang Menekan Diska

Perihal gambaran bendungan, pejabat asal Kecamatan Bangilan ini menjelaskan, bendungan akan dibangun di lahan seluas 15,70 hektare. Konsepnya dibuat memanjang hingga dua kilometer. Karena itulah, lahan yang dibebaskan rata-rata di samping kanan-kiri aliran Sungai Banyu Langse,’’ bebernya.

Sebagaimana diketahui, semua lahan yang dibutuhkan untuk membangunan bendungan sudah selesai proses pembebasan. Tidak terlalu banyak kendala selama prosesnya.

‘’Masyarakat cukup antusias, sehingga pembebasan lahan cukup mudah,’’ tandas Agung.(fud/tok)

Untuk mendapatkan berita-berita terkini Radartubanbisnis.com Koran Bisnis e Wong Tuban

Ikuti Kami:
Telegram: t.me/radartuban
MSN: tinyurl.com/yw4tx2rx

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Radar Tuban WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029Vafat2k77qVMQiRsNU3o. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
spot_img
spot_img

Artikel Terkait

spot_img

Terpopuler

spot_img

Artikel Terbaru

spot_img
spot_img