Dikaui Anton, kalahnya rekanan lokal dalam bersaing memenangkan lelang mega proyek memang disayangkan.
Secara ideal, lanjut dia, pengerjaan proyek-proyek infrastruktur di Bumi Ronggolawe dikerjakan kontraktor lokal. Sehingga, uang proyek puluhan hingga ratusan miliar bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tidak lari ke luar Tuban.
Sebaliknya, berputar dan dinikmati oleh masyarakat Tuban sendiri. Termasuk tenaga kerja. Sepenuhnya dari warga lokal.
‘’Sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan untuk warga Tuban. Dengan begitu, tidak hanya hasil pembangunan yang dinikmati warga Tuban,’’ terang pejabat yang pernah berdinas di dinas perikanan dan peternakan itu.
Sayangnya mekanisme ideal itu tak mungkin berjalan, sebab lelang berlaku terbuka. Siapa saja memiliki kesempatan sama untuk memenangkan proyek di Kabupaten Tuban. Bersaing secara bebas.
‘’Pernah kami usulkan untuk memprioritaskan kontraktor lokal, tapi ditolak karena tidak sesuai regulasi,’’ terangnya.
Lebih lanjut Anton menyampaikan, satu-satunya proyek yang bisa diprioritaskan kepada rekanan lokal adalah proyek-proyek penunjukan langsung (PL). Karena PL, nilainya pun kecilnya. Rerata Rp 100-200 jutaan.
‘’Hanya itu (PL, Red) satu-satunya proyek infrastruktur bisa diberikan Pemkab Tuban kepada kontraktor-kontraktor lokal secara spesial atau langsung. Namun, nilainya memang kecil,’’ tandasnya. (sab/tok)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Tuban, silakan bergabung di Grup Telegram “Radar Tuban”. Caranya klik link join telegramradartuban. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.
