Radartuban.jawapos.com – Menginjak pertengahan 2022, kelanjutan proyek jalan lingkar selatan (JLS) tanpa kejelasan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (DPUPR PRKP) Tuban Agung Supriyadi mengemukakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima kabar menggembirakan terkait lanjutan proyek tersebut dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4.4 Sadang—Tuban—Bulu, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 8 Surabaya.
‘’Info terakhir, kelanjutan proyek JLS baru dianggarkan pemerintah pusat pada 2023 mendatang,’’ ujarnya saat dihubungi Jawa Pos Radar Tuban kemarin (12/6).
Berdasarkan informasi tersebut, pejabat yang akrab disapa Agung ini mengaku pesimistis JLS tergarap tahun ini.
”Ketimbang dianggarkan tahun ini lebih masuk akal dianggarkan tahun depan. Mengingat saat ini sudah memasuki Juni,” ujar pejabat yang tinggal di Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan itu.
Agung menyampaikan, meski tinggal mengerjakan sisa JLS sisi utara, proses administrasi, pelelangan, hingga pengerjaan proyek sulit dirampungkan dalam waktu enam bulan ke depan.
Mantan kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Tuban ini membeberkan, total ruas JLS sisi utara yang belum tergarap panjangnya sekitar 6 kilometer (km). Membujur dari Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding (persisnya di dekat Masjid An-Nuur) hingga perempatan SMPN 4 Tuban.
Jika JLS jadi dilanjutkan hingga tersambung dengan jalan nasional Tuban—Semarang, ruas JLS yang belum tergarap bertambah sekitar 3 km (dua sisi).
‘’Sambungan antara JLS dengan pantura (jalan nasional Tuban—Semarang, Red), yakni Jalan Soekarno—Hatta. Praktis, jika Jalan Soekarno– Hatta final diputuskan menjadi bagian dari JLS, jalan tersebut akan dirombak,’’ terang Agung.
Seperti diketahui, saat ini ruas JLS yang sudah tergarap dua sisinya memiliki panjang sekitar 8 km. Membentang dari pertigaan Desa Tunah, Kecamatan Semanding hingga dekat Masjid An-Nuur Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding.
Penyelesaian JLS diterapkan konkuren atau urusan pemerintah yang dibagi antara pusat dan pemerintah daerah. Pada awal pembangunan proyek pada 2015, Pemkab Tuban kebagian membebaskan lahan seluas 37.769 meter persegi dengan anggaran Rp 153 miliar yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
Begitu pembebasan tuntas, pengerjaan konstruksi seharusnya ditekel pemerintah pusat menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN), namun pengerjaan tersebut batal.
Akhirnya pada 2019 pemkab mengalah dan mampu merampungkan JLS sepanjang 12 km (hanya sisi selatan) mulai pertigaan Tunah hingga perempatan SMPN 4 Tuban. Total, dana yang dikucurkan Rp 72 miliar.
Baru pada 2021 pemerintah pusat turun tangan. Pada tahun itu, JLS dimasukkan dalam proyek strategis nasional dan dikerjakan dengan dana APBN sebesar Rp 78 miliar. Meski dana yang dikucurkan terbilang besar, JLS masih tidak rampung hingga sekarang.
Pemerintah pusat hanya berhasil membangun JLS sisi utara sepanjang 8 km, memasang tiang penerangan jalan umum (PJU) tanpa aliran listrik, dan beberapa item pendukung infrastruktur jalan seperti tanggul penahan longsor. (sab/ds)
