TUBAN, Radar Tuban – Terungkapnya anggaran honor pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD) dan sub PPKBD di tahun anggaran 2021 yang sudah cair, tapi belum diterimakan kepada para kadernya di desa membuat para pejabat yang bertanggung jawab atas penyaluran anggaran tersebut tergopoh-gopoh untuk segera menyerahkan.
Informasi dari sumber terpercaya Jawa Pos Radar Tuban, beberapa pejabat lama yang membidangi urusan KB pontang-panting karena dituntut untuk segera menyelesaikan honor PPKBD dan sub PPKB yang sudah ter-LPJ-kan di tahun anggaran 2021 tersebut.
Kenapa harus pontang-panting mencairkan jika anggaran sudah ada? Sumber terpercaya wartawan koran ini enggan membeber terlalu jauh. Sebab, tidak ada bukti yang memperkuat asumsinya. Logikanya, apabila uangnya sudah ada, maka tinggal mendistribusikan atau diterimakan kepada yang berhak. Apalagi anggaran tersebut sudah cair sebelum tahun anggaran 2021 berakhir. Artinya, tidak masuk akal jika pencairan baru dilakukan. Kesannya tergopoh-gopoh menyusul terungkapkan honor yang terlambat hampir tiga bulan ini.
‘’Dilogikakan sendiri saja,’’ kata sumber yang enggan berspekulasi.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Tuban Bambang Priyo Utomo mengaku semula tidak tahu menahu soal honor PPKBD dan sub PPKB yang belum cair tersebut. Itu karena urusan pengendalian penduduk dan KB baru melebur menjadi bidang di instansi yang dipimpinnya pada 2022.
Sebelumnya, urusan pengendalian penduduk dan KB merupakan urusan bidang di bawah dinas pemberdayaan masyarakat desa dan keluarga berencana (DPMDKB).
‘’Sama sekali saya tidak tahu kalau (honor PPKBD dan sub PPKBD, Red) ternyata belum diterimakan,’’ katanya.
Tidak ingin urusan pengendalian penduduk dan KB membawa masalah di instansinya, pejabat lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang ini langsung menginstruksikan kepada bidang KB untuk segera menyelesaikan dan menuntaskannya.
‘’Sudah saya perintahkan untuk segera menyelesaikan masalah ini. Toh anggarannya juga sudah cair,’’ tegas dia yang tidak ingin menambah beban masalah di instansinya.
Maklum, selama ini dinkes terkesan adem ayem dalam menjalankan urusan pemerintahan. Tidak pernah bermasalah. Apalagi urusan uang.
Lebih lanjut Bambang menyampaikan, setelah dirinya memberikan instruksi kepada bidang urusan KB untuk segera membereskan masalah honor kader PPKBD dan sub PPKBD, dalam dua hari terakhir honor tersebut langsung dibagikan. Namun, dari 20 kecamatan se-Kabupaten Tuban, masih tersisa tiga kecamatan yang belum diterimakan, yakni Kecamatan Tuban, Palang, dan Montong.
‘’Sudah saya perintahkan untuk segera diberikan. Katanya Senin (hari ini, Red) akan dituntaskan semua,’’ ujarnya.
Jika anggarannya sudah ada, kenapa tidak langsung didistribusikan semua?
‘’Seharusnya ya memang dicairkan,’’ kata dia yang tidak ingin terlalu jauh berspekulasi. Terlebih, urusan KB baru menjadi kewenangannya pada 2022.
Disinggung soal potensi uang diendapkan di bank atau sengaja tidak diterimakan, Bambang lagi-lagi tidak ingin berspekulasi. Namun demikian, dia mengamini seharusnya anggaran honor kader PPKBD dan sub PPKB itu sudah dicairkan lama, sebelum tutup tahun anggaran 2021. Sebab, sekarang sudah memasuki tahun anggaran 2022 dan triwulan pertama.
‘’Kalau sampai tidak diberikan semua, padahal anggaran sudah cair, ya masuk maladministrasi,’’ tegasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, peleburan bidang urusan pengendalian penduduk dan KB pada dinas kesehatan menyisakan PR yang belum tuntas hingga saat ini. Honor PPKBD dan sub PPKBD selama empat bulan (September, Oktober, November, Desember 2021) hingga saat ini belum cair. Padahal, tahun anggaran 2021 sudah berakhir, dan informasinya juga sudah dicairkan. (tok/ds)
