28.7 C
Tuban
Friday, 22 November 2024
spot_img
spot_img

Kampanye di Lembaga Pendidikan,Kacabdin: Hati-Hati dan Jaga Profesionalitas

spot_img

TUBAN – Dikabulkannya permohonan kegiatan kampanye partai politik (parpol) di  sekolah oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi dua mata pisau bagi lembaga pendidikan.

Jika aturan tersebut benar-benar diterapkan, maka sekolah akan terbebani tugas baru, yakni berurusan dengan politik. Sedangkan sekolah tidak bisa menolak.

Bagi sebagian lembaga pendidikan, kondisi ini cukup mengkhawatirkan. Sebab, hampir pasti kegiatan kampanye di sekolah akan mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa.

Sementara di sisi lain, calon pemilih pemula jenjang SMA adalah ceruk suara bagi partai politik.

Mengacu pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang No mor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan bahwa fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas.

Baca Juga :  Perbaikan Jembatan Perbon Terancam Molor

Artinya, kampanye dapat dilakukan di sekolah atas izin penanggung jawab atau pihak berwenang seperti kepala sekolah hingga kepala disdik.

Dikonformasi terkait hal tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Bojonegoro–Tuban Adi Prayitno mengatakan, hingga kini belum ada petunjuk teknis (juknis) atau aturan terkait kampanye di sekolah yang diterima institusinya.

Sehingga, kata dia, pihak sekolah diimbau untuk hati-hati jika ada bakal calon yang menawarkan kampanye ke sekolah.

‘’Masih tunggu dengar aturan dari Disdik Jatim, hingga sekarang belum ada aturan (yang memperbolehkan kampanye di sekolah, Red) tersebut,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban.

Jika nantinya aturan kampanye di sekolah tersebut benar-benar diterapkan, terang Adi—sapaan akrabnya, yang berhak memberi izin adalah Disdik Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga :  Malam Ini Gus Muwafiq Beri Tausiah di Mahad Bahrul Huda Tuban

Untuk saat ini, mantan Kacabdin Pendidikan Nganjuk itu meminta sekolah lebih  berhati-hati dan tetap menjaga profesionalitas dalam mengajar.

‘’Tugas utama lembaga pendidikan tetap mencerdaskan peserta didik, terkait aturan di luar itu sepenuhnya menunggu arahan pimpinan di Disdik Jatim,’’ ungkap dia. (yud/tok)

TUBAN – Dikabulkannya permohonan kegiatan kampanye partai politik (parpol) di  sekolah oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi dua mata pisau bagi lembaga pendidikan.

Jika aturan tersebut benar-benar diterapkan, maka sekolah akan terbebani tugas baru, yakni berurusan dengan politik. Sedangkan sekolah tidak bisa menolak.

Bagi sebagian lembaga pendidikan, kondisi ini cukup mengkhawatirkan. Sebab, hampir pasti kegiatan kampanye di sekolah akan mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa.

Sementara di sisi lain, calon pemilih pemula jenjang SMA adalah ceruk suara bagi partai politik.

Mengacu pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang No mor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan bahwa fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas.

- Advertisement -
Baca Juga :  Wow! Rp 63 Triliun Digelontorkan untuk 17,6 Juta Peserta Program Prakerja di Indonesia

Artinya, kampanye dapat dilakukan di sekolah atas izin penanggung jawab atau pihak berwenang seperti kepala sekolah hingga kepala disdik.

Dikonformasi terkait hal tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Bojonegoro–Tuban Adi Prayitno mengatakan, hingga kini belum ada petunjuk teknis (juknis) atau aturan terkait kampanye di sekolah yang diterima institusinya.

Sehingga, kata dia, pihak sekolah diimbau untuk hati-hati jika ada bakal calon yang menawarkan kampanye ke sekolah.

‘’Masih tunggu dengar aturan dari Disdik Jatim, hingga sekarang belum ada aturan (yang memperbolehkan kampanye di sekolah, Red) tersebut,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban.

Jika nantinya aturan kampanye di sekolah tersebut benar-benar diterapkan, terang Adi—sapaan akrabnya, yang berhak memberi izin adalah Disdik Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga :  Kejagung Tegaskan Pemanggilan AH dan MA Tidak Terkait Politik

Untuk saat ini, mantan Kacabdin Pendidikan Nganjuk itu meminta sekolah lebih  berhati-hati dan tetap menjaga profesionalitas dalam mengajar.

‘’Tugas utama lembaga pendidikan tetap mencerdaskan peserta didik, terkait aturan di luar itu sepenuhnya menunggu arahan pimpinan di Disdik Jatim,’’ ungkap dia. (yud/tok)

Untuk mendapatkan berita-berita terkini Radartubanbisnis.com Koran Bisnis e Wong Tuban

Ikuti Kami:
Telegram: t.me/radartuban
MSN: tinyurl.com/yw4tx2rx

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Radar Tuban WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029Vafat2k77qVMQiRsNU3o. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
spot_img
spot_img

Artikel Terkait

spot_img

Terpopuler

spot_img

Artikel Terbaru

spot_img
spot_img