Radartuban.jawapos.com–Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky kembali memprioritaskan anggaran pembangunan fisik. Tahun ini, sedikitnya dibangun 400 paket jembatan, jalan, bangunan, dan infrastruktur lain.
Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR PRKP) Tuban Agung Supriyadi mengatakan, proyek yang paling besar menyerap anggaran adalah pembangunan gedung baru RSUD dr R. Koesma Tuban dan Jembatan Glendeng. Total anggaran kedua proyek tersebut Rp 93 miliar. Rinciannya, RSUD Rp 60 miliar dan Jembatan Glendeng Rp 33 miliar.
Kedua paket pekerjaan dengan anggaran fantastis tersebut, menurut Agung, sapaannya, dilelang lebih cepat agar pembangunan bisa dilakukan lebih awal. Terlebih gedung baru RSUD akan dibangun lima lantai.
‘’Sebenarnya, pembangunan sudah 2022 lalu, tapi karena pertimbangan waktu yang mepet jadi ditunda dan tahun ini harus selesai,’’ terangnya.
Bukan hanya proyek yang bernilai besar saja yang akan dilelang lebih cepat. Tahun ini, pihaknya juga menargetkan lelang proyek lain lebih awal. Pertimbangannya, jumlah paket pekerjaan di organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpin mencapai 400 paket.
Dengan banyaknya paket proyek, Agung tidak berharap terjadi keterlambatan seperti tahun lalu.
‘’Tahun ini, Februari sudah mulai masuk lelang. Harapannya, awal Maret sebagian sudah bisa mulai pengerjaan, doakan bisa terlaksana,’’ imbuhnya.
Untuk bisa melelang lebih awal, pejabat asal Kecamatan Bangilan itu akan melakukan perencanaan proyek lebih awal. Apalagi, salah satu penyebab keterlambatan proyek tahun lalu, seperti rest area, GOR, alun-alun, dan Pantai Boom juga karena lambatnya perencanaan. Hal itu yang menjadilan lelang proyek baru dimulai Juni.
Terlebih, proyek yang dianggarkan pada perubahan APBD (PAPBD) kebanyakan mengalami kemoloran.
Bukan hanya molor. Dampak lambatnya perencanaan juga menyebabkan beberapa proyek mengalami gagal lelang, karena mepetnya waktu lelang dengan akhir tahun, sehingga tidak ada yang melakukan penawaran.
‘’Untuk anggaran yang gagal lelang atau pekerjaan yang tidak diselesaikan, uangnya akan menjadi silpa. Selanjutnya di PAPBD bisa dianggarkan lagi,’’ pungkasnya. (fud/ds)
