DALAM acara konsultasi publik terkait proyek jalan tol ruas Demak—Tuban dan Ngawi—Bojonegoro—Tuban, Rabu (16/2), Kepala Desa Genaharjo, Kecamatan Semanding Rudianto mengusulkan urgensi pelibatan pekerja lokal. Menurutnya, pelibatan tersebut merupakan timbal balik yang normatif dan tidak memberatkan.
Dia menyampaikan, harapan tersebut bukan keinginan pribadinya semata, namun merupakan harapan masyarakat Desa Genaharjo sebagai timbal balik dampak ekonomi karena sebagian ruas jalan tol melewati desanya.
Suripno, warga lain menambahkan, pelibatan warga terdampak proyek jalan tol harus menjadi program prioritas Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR). Dengan demikian, warga ikut merasakan manfaatnya.
Konsultan Teknik Kementerian PUPR Ridwan Hosain yang menjadi mediator dalam konsultasi publik di Gedung KSPK mengakui pelaksana proyek merupakan perusahaan BUMN. Namun demikian, pelibatan tenaga kerja lokal tetap diupayakan.
Kalaupun memungkinkan, kata dia, lapangan kerja yang tersedia tidak bisa terbuka dan seluas-luasnya.
Ketika proyek konstruksi berlangsung, Ridwan mengisyaratkan posisi tenaga lokal persis seperti yang disampaikan Wadiono. Salah satunya catering.
”Konsumsi para pekerja tol bisa disuplai orang lokalan,” ujarnya.
Pasca proyek, lanjut pria asal Jakarta ini, warga lokal mendapat prioritas perusahaan pengoperasi jalan tol. Tentu dengan catatan warga lokal mampu memenuhi kriteria yang ditetapkan. (sab/ds)
DALAM acara konsultasi publik terkait proyek jalan tol ruas Demak—Tuban dan Ngawi—Bojonegoro—Tuban, Rabu (16/2), Kepala Desa Genaharjo, Kecamatan Semanding Rudianto mengusulkan urgensi pelibatan pekerja lokal. Menurutnya, pelibatan tersebut merupakan timbal balik yang normatif dan tidak memberatkan.
Dia menyampaikan, harapan tersebut bukan keinginan pribadinya semata, namun merupakan harapan masyarakat Desa Genaharjo sebagai timbal balik dampak ekonomi karena sebagian ruas jalan tol melewati desanya.
Suripno, warga lain menambahkan, pelibatan warga terdampak proyek jalan tol harus menjadi program prioritas Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR). Dengan demikian, warga ikut merasakan manfaatnya.
Konsultan Teknik Kementerian PUPR Ridwan Hosain yang menjadi mediator dalam konsultasi publik di Gedung KSPK mengakui pelaksana proyek merupakan perusahaan BUMN. Namun demikian, pelibatan tenaga kerja lokal tetap diupayakan.
Kalaupun memungkinkan, kata dia, lapangan kerja yang tersedia tidak bisa terbuka dan seluas-luasnya.
- Advertisement -
Ketika proyek konstruksi berlangsung, Ridwan mengisyaratkan posisi tenaga lokal persis seperti yang disampaikan Wadiono. Salah satunya catering.
”Konsumsi para pekerja tol bisa disuplai orang lokalan,” ujarnya.
Pasca proyek, lanjut pria asal Jakarta ini, warga lokal mendapat prioritas perusahaan pengoperasi jalan tol. Tentu dengan catatan warga lokal mampu memenuhi kriteria yang ditetapkan. (sab/ds)
