Tingkatkan Kolaborasi untuk Mencapai Hasil Pembangunan yang Maksimal

Kolaborasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi/lembaga vertikal di lingkup Pemkab Tuban tergambar jelas dalam empat program prioritas Dinas PUPRPRKP yang dicanangkan Bupati Aditya Halindra Faridzky. Empat program yang menjadi outlook 2023 itu meliputi fokus kolaborasi pengentasan kemiskinan dan stunting; meningkatkan capaian nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP); mempercepat proses pengadaan atau lelang barang/jasa; dan keempat, meningkatkan pola kerja sama antar OPD dalam menuntaskan masalah banjir, jalan, jembatan, drainase, dan permukiman.

SEBAGAI OPD yang mengorkestrasi banyak program pembangunan infrastruktur, outlook 2023 Dinas PUPRPRKP Tuban menitikberatkan pada pola kolaborasi dan sinergi antar-OPD sungguh tepat.

‘’Mas Bupati (sapaan akrab Bupati Aditya Halindra Faridzky) menegaskan betul bahwa kunci keberhasilan dalam menjalankan program adalah kolaborasi, termasuk pada Dinas PUPRPRKP,’’ kata Kepala Dinas PUPRPRKP Tuban Agung Supriyadi kepada Jawa Pos Radar Tuban kemarin (19/1).

Dipaparkan Agung, dari empat program prioritas 2023 yang diamanahkan Mas Bupati, menegaskan bahwa setiap OPD tidak bisa bekerja sendirian. Ibarat dua sisi mata uang, satu sama lain saling terkait—tidak terpisahkan.

Prioritas program pengentasan kemiskinan dan stunting, misalnya. Meski kemiskinan menjadi leading sektor dinas sosial, dan stunting mengarah pada peran dinas kesehatan, namun tidak ada ego sektoral dalam mencapai target bersama.

‘’Itulah yang ditegaskan Mas Bupati, tidak ada superioritas dalam menjalankan program. Sebaliknya, apa yang menjadi tujuan bersama harus dicapai bersama-sama,’’ terang Agung merujuk pemaparan dan arahan yang disampaikan Mas Bupati perihal outlook yang harus dicapai pada 2023.

Perihal pencegahan stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak, di antara peran kolaborasi Dinas PUPRPRKP adalah menyediakan sarana prasarana air bersih dan sanitasi melalui program Pamsimas (penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat).

Ditegaskan pejabat berdomisili di Kecamatan Bangilan ini, terpenuhinya air bersih dan sanitasi memiliki pengaruh besar terhadap penurunan angka sunting.

‘’Pamsimas berkontribusi pada pencegahan stunting melalui intervensi sensitif atau pengaruh tidak langsung. Dengan sarana air minum dan sanitasi layak, pola hidup masyarakat juga semakin bersih dan sehat. Dan jika itu (perilaku hidup bersih dan layak) terbentuk, maka stunting dapat dicegah,’’ ujarnya merujuk pola kolaborasi yang ditekankan Mas Bupati.

Ditargetkan, tahun ini angka stunting turun hingga 17 persen.

Prioritas berikutnya: mendorong capaian nilai SAKIP dan RB dari nilai BB (sangat baik) ke minimal nilai A  (memuaskan).

Disampaikan Agung, korelasi kinerja Dinas PUPRPRKP dengan capaian penilaian SAKIP adalah fokus penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

‘’Muaranya, mewujudkan birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dalam arti lain, kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. Itulah yang dipesankan Mas Bupati,’’ tuturnya.

Seperti halnya pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting. Mendorong capaian nilai SAKIP juga menekankan pola kolektif kolegial dengan seluruh OPD di lingkup pemkab.

Artinya, untuk mencapai tujuan bersama dibutuhkan kolaborasi dan sinergi seluruh instansi/lembaga terkait.

Prioritas ketiga yang menjadi atensi Bupati Aditya Halindra Faridzky menyusul hasil evaluasi 2022, yakni mempercepat pengadaan barang/jasa.

Disampaikan Agung, dalam arahan bupati pada awal Januari lalu, ditegaskan, molornya sejumlah proyek tahun anggaran 2022 jangan sampai terulang pada tahun ini.

‘’Untuk tahun ini, Mas Bupati meminta agar akhir Januari sudah mulai proses lelang. Sehingga tidak ada lagi alasan pekerjaan proyek molor,’’ papar Agung menyampaikan atensi serius dari Mas Bupati.

Terakhir, yang menjadi prioritas Dinas PUPRPRKP Tuban pada 2023 adalah meningkatkan pola kerja sama antar OPD dalam menuntaskan masalah banjir, jalan, jembatan, drainase, dan permukiman.

Sebagai OPD yang mengorkestrasi sebagian besar proyek infrastruktur, pesan yang diamanahkan Mas Bupati kepada Dinas PUPRPRKP Tuban ini sangat tepat. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Pemkab Tuban dapat ber jalan lancar —sesuai target yang diha rapkan.

‘’Prioritas kinerja dalam hal meningkatkan kolaborasi ini berlaku untuk semua OPD. Pesan Mas Bupati, yang sudah terjalin baik agar lebih ditingkatkan lagi. Untuk target tahun ini menuntaskan pembangunan jalan lingkungan di seluruh kecamatan se-Kabupaten Tuban,’’ tandas pejabat yang pernah menduduki posisi Kabag Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Tuban itu. (tok)

Kolaborasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi/lembaga vertikal di lingkup Pemkab Tuban tergambar jelas dalam empat program prioritas Dinas PUPRPRKP yang dicanangkan Bupati Aditya Halindra Faridzky. Empat program yang menjadi outlook 2023 itu meliputi fokus kolaborasi pengentasan kemiskinan dan stunting; meningkatkan capaian nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP); mempercepat proses pengadaan atau lelang barang/jasa; dan keempat, meningkatkan pola kerja sama antar OPD dalam menuntaskan masalah banjir, jalan, jembatan, drainase, dan permukiman.

SEBAGAI OPD yang mengorkestrasi banyak program pembangunan infrastruktur, outlook 2023 Dinas PUPRPRKP Tuban menitikberatkan pada pola kolaborasi dan sinergi antar-OPD sungguh tepat.

‘’Mas Bupati (sapaan akrab Bupati Aditya Halindra Faridzky) menegaskan betul bahwa kunci keberhasilan dalam menjalankan program adalah kolaborasi, termasuk pada Dinas PUPRPRKP,’’ kata Kepala Dinas PUPRPRKP Tuban Agung Supriyadi kepada Jawa Pos Radar Tuban kemarin (19/1).

Dipaparkan Agung, dari empat program prioritas 2023 yang diamanahkan Mas Bupati, menegaskan bahwa setiap OPD tidak bisa bekerja sendirian. Ibarat dua sisi mata uang, satu sama lain saling terkait—tidak terpisahkan.

Prioritas program pengentasan kemiskinan dan stunting, misalnya. Meski kemiskinan menjadi leading sektor dinas sosial, dan stunting mengarah pada peran dinas kesehatan, namun tidak ada ego sektoral dalam mencapai target bersama.

‘’Itulah yang ditegaskan Mas Bupati, tidak ada superioritas dalam menjalankan program. Sebaliknya, apa yang menjadi tujuan bersama harus dicapai bersama-sama,’’ terang Agung merujuk pemaparan dan arahan yang disampaikan Mas Bupati perihal outlook yang harus dicapai pada 2023.

Perihal pencegahan stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak, di antara peran kolaborasi Dinas PUPRPRKP adalah menyediakan sarana prasarana air bersih dan sanitasi melalui program Pamsimas (penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat).

Ditegaskan pejabat berdomisili di Kecamatan Bangilan ini, terpenuhinya air bersih dan sanitasi memiliki pengaruh besar terhadap penurunan angka sunting.

‘’Pamsimas berkontribusi pada pencegahan stunting melalui intervensi sensitif atau pengaruh tidak langsung. Dengan sarana air minum dan sanitasi layak, pola hidup masyarakat juga semakin bersih dan sehat. Dan jika itu (perilaku hidup bersih dan layak) terbentuk, maka stunting dapat dicegah,’’ ujarnya merujuk pola kolaborasi yang ditekankan Mas Bupati.

Ditargetkan, tahun ini angka stunting turun hingga 17 persen.

Prioritas berikutnya: mendorong capaian nilai SAKIP dan RB dari nilai BB (sangat baik) ke minimal nilai A  (memuaskan).

Disampaikan Agung, korelasi kinerja Dinas PUPRPRKP dengan capaian penilaian SAKIP adalah fokus penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

‘’Muaranya, mewujudkan birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dalam arti lain, kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. Itulah yang dipesankan Mas Bupati,’’ tuturnya.

Seperti halnya pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting. Mendorong capaian nilai SAKIP juga menekankan pola kolektif kolegial dengan seluruh OPD di lingkup pemkab.

Artinya, untuk mencapai tujuan bersama dibutuhkan kolaborasi dan sinergi seluruh instansi/lembaga terkait.

Prioritas ketiga yang menjadi atensi Bupati Aditya Halindra Faridzky menyusul hasil evaluasi 2022, yakni mempercepat pengadaan barang/jasa.

Disampaikan Agung, dalam arahan bupati pada awal Januari lalu, ditegaskan, molornya sejumlah proyek tahun anggaran 2022 jangan sampai terulang pada tahun ini.

‘’Untuk tahun ini, Mas Bupati meminta agar akhir Januari sudah mulai proses lelang. Sehingga tidak ada lagi alasan pekerjaan proyek molor,’’ papar Agung menyampaikan atensi serius dari Mas Bupati.

Terakhir, yang menjadi prioritas Dinas PUPRPRKP Tuban pada 2023 adalah meningkatkan pola kerja sama antar OPD dalam menuntaskan masalah banjir, jalan, jembatan, drainase, dan permukiman.

Sebagai OPD yang mengorkestrasi sebagian besar proyek infrastruktur, pesan yang diamanahkan Mas Bupati kepada Dinas PUPRPRKP Tuban ini sangat tepat. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Pemkab Tuban dapat ber jalan lancar —sesuai target yang diha rapkan.

‘’Prioritas kinerja dalam hal meningkatkan kolaborasi ini berlaku untuk semua OPD. Pesan Mas Bupati, yang sudah terjalin baik agar lebih ditingkatkan lagi. Untuk target tahun ini menuntaskan pembangunan jalan lingkungan di seluruh kecamatan se-Kabupaten Tuban,’’ tandas pejabat yang pernah menduduki posisi Kabag Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Tuban itu. (tok)