Radartuban.jawapos.com – Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2022 sudah berjalan hampir tiga bulan. Namun, dari 47 desa yang menggelar pilkades serentak, belum ada yang mencairkan anggaran dari Pemkab Tuban. Padahal, honor panitia pilkades diambilkan dari anggaran tersebut. Praktis, sudah hampir tiga bulan ini panitia pilkades tidak mendapatkan honor.
Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A PMD) Tuban Suhut mengatakan, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pilkades tersebut sudah disiapkan sejak Juni lalu. Namun, sejauh ini belum semua desa mencairkan.
‘’Bukan pemkab yang tidak mencairkan. Tapi pemerintah desa sendiri yang sampai saat ini belum mengajukan pencairan anggaran pilkades,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban tidak ingin disa lahkan perihal panitia pilkades yang belum menerima honor.
Suhut menilai, pemerintah desa tidak responsif dalam mencairkan anggaran pilkades. Padahal, anggaran pilkades ini sangat dibu tuhkan panitia. Utamanya untuk kebutuhan honor. Sebab, tidak mungkin bekerja tanpa me nerima honor.
‘’Rata-rata (pemerintah desa, Red) banyak alasan. Dari alasan masih fokus tahapan, hingga lain sebagainya,’’ ujarnya bahwa pemerintah desa kebanyakan alasan, sehingga anggaran yang seharusnya bisa cair lebih cepat, akhirnya molor.
Bahkan, terang Suhut, anggaran yang belum cair tidak hanya dari APBD, tapi juga dari APBDes. Tambahan anggaran pilkades yang bersumber dari APBDes, rata-rata juga belum cair. Pemicunya, banyak desa yang belum menetapkan perubahan APBDes.
‘’Rata-rata APBDes perubahan baru selesai pembahasan, mungkin akhir bulan ini baru ditetapkan,’’ katanya sehingga otomatis anggaran tambahan pilkades juga belum bisa cair.
Lebih lanjut pejabat asal Desa Plandirejo, Kecamatan Plumpang ini mengungkapkan, problem pencairan anggaran yang molor bukan hal baru bagi pemerintah desa. Sebaliknya, seakan sudah menjadi kebiasaan pemerintah desa. Artinya, persoalan yang sama sudah sering terjadi. Tidak hanya anggaran pilkades saja.
‘’(Kalau sudah seperti ini—molor, Red) paling tidak bulan depan baru ada pencairan anggaran dari APBD dan APBDes,’’ tuturnya, sehingga honor panitia pun baru bisa diterima bulan depan.
Kendati sampai saat ini panitia belum menerima honor, pejabat alumnus Universitas Kediri ini menegaskan tidak ada alasan bagi panitia tidak menuntaskan tahapan pilkades.
‘’Dan Alhamdulillah tidak ada masalah, tahapan tidak ada yang terganggu. Panitia sangat profe sional dengan tanggung jawabnya,’’ tandas dia.
Sekadar diketahui, total anggaran pilkades yang disiapkan Pemkab Tuban mencapai sekitar Rp 4,1 miliar. Anggaran tersebut dibagi untuk 47 desa yang menggelar pilkadas. Pembagiannya menyesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di masing-masing desa.
Belum cairnya anggaran pilkades dari Pemkab Tuban membuat panitia pilkades dipaksa memutar otak agar tahapan tetap berjalan. Untuk memenuhi kebutuhan operasional, rata-rata terpaksa berutang.
Sekretaris panitia Pilkades Kradenan, Kecamatan Palang Ahmad Khoiri mengatakan, untuk menutup kebutuhan operasional seperti menyiapkan ATK, rapat, konsumsi rapat, dan persediaan lainnya selama tahapan pilkades, semua dicukupi dengan dana talangan.
‘’Yang utang ketua panitia, sudah habis sekitar Rp 10 jutaan untuk operasional saja,’’ katanya.
Diakui Khoiri, sejauh ini panitia hanya bisa gigit jari. Tiga bulan tanpa menerima honor.
‘’Untuk panitia belum menerima hak apa pun,’’ bebernya.
Diakui dia, banyak panitia yang mengeluhkan kondisi tersebut. Sebab, panitia seakan bekerja secara terpaksa—tanpa hak yang belum diterima. Namun, seakan tidak ada pilihan lain kecuali tetap menjalankan tugas secara profesional.
Diakui Khoiri, anggaran pilkades yang belum cair tersebut memang belum dicairkan oleh pemerintah desa. Begitu juga APBDes, juga belum ditetapkan.
‘’Kalau bisa, mungkin bisa langsung dicairkan ke rekening masing-masing desa. Sebab, kalau menunggu proses pencairan seperti lama. Toh anggaran dari pemkab juga sudah jelas, diperuntukkan 47 desa yang menggelar pilkades,’’ harapannya. (fud/tok)
