TUBAN, Radar Tuban – Janji PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP) untuk memprioritaskan pekerja lokal yang menganggur karena lahan pertaniannya dibebaskan untuk kilang minyak ternyata meleset. Salah satu dari sekian janji inilah yang kemarin (24/1) ditagih ratusan pemuda dari enam desa terdampak proyek pembangunan PT PRPP. Tuntutannya, lapangan pekerjaan dan keterbukaan informasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Demo tersebut disulut atas kekecewaan warga dari desa ring 1 proyek, yakni Desa Wadung, Mentoso, Rawasan, Sumurgeneng, Beji, dan Kaliuntu terhadap PT PRPP karena melakukan perekrutan security atau tenaga keamanan tidak sesuai perjanjian. Rekrutmen yang digelar PT Pertamina Training and Consulting (PTC) selaku vendor diduga tidak menyepakati perjanjian.
Banyak warga setempat yang ditolak bekerja sebagai tenaga keamanan karena usia. Mereka dibatasi maksimal 50 tahun. ”Tapi kenapa pensiunan (aparat) di atas 50 tahun bisa dipekerjakan?” tanya Suwarno, korlap aksi tersebut.
Demo selama sekitar 1,5 jam dan dimulai pukul 09.30 tersebut berlangsung di depan pintu proyek PT Pertamina Rosneft di Desa Wadung, Kecamatan Jenu. Dalam aksinya, massa yang membentangkan poster bergantian orasi. Tuntutan pertamanya, menolak oknum vendor di lingkup Pertamina yang tidak berpihak kepada tenaga kerja lokal. ”Selama ini warga lokal terdampak pembangunan kilang minyak. Jangan sampai kita digeser pihak luar,’’ tegas Suwanto, warga lain.
Karena dinilai tidak bisa koordinasi dengan masyarakat terdampak dan pemerintah desa setempat, para pendemo juga mendesak PT Pertamina Rosneft untuk mencoret PT PTC sebagai vendor. ”Rekrut vendor yang lebih komunikatif dan terbuka dalam rekrutmen,” lontar pengunjuk rasa.
Dalam demo tersebut, warga juga menagih janji Pertamina saat merayu warga ketika proses pembebasan lahan.
Suwarno mengungkapkan, banyak warga terdampak pembangunan kilang minyak yang saat ini masih menganggur setelah kehilangan lahan pertaniannya. Padahal, saat pembebasan lahan, Pertamina berjanji akan memprioritaskan warga lokal sebagai pekerja non-skill.
Kepala Desa Wadung Sasmito juga sangat menyayangkan dengan sikap Pertamina yang mengabaikan pemerintah desa dalam perekrutan tenaga kerja. Menurut dia, selama ini Pertamina dinilai kurang kooperatif kepada masyarakat terdampak pembangunan kilang minyak Tuban. ‘’Bagaimana masyarakat bisa sejahtera kalau tidak ada sinkronisasi antara Pertamina dengan program pemerintah,’’ ujar Sasmito.
Perwakilan PT Pertamina Rosneft maupun PT PRPP yang menemui pengunjuk rasa berjanji akan menyampaikan tuntutan warga kepada pimpinan. ‘’Akan kami sampaikan ke pimpinan,’’ kata Solikin, perwakilan perusahaan di lokasi, menjawab pertanyaan wartawan. (yud/ds)
