TUBAN, Radar Tuban – Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) di Tuban minim peserta. Pelaksanaan ujian dan asesmen nasional yang semestinya digelar pada 14-20 Maret untuk tingkat ulya atau setara MA/SMA tanpa diikuti satu pun peserta. Konsekuensinya, pelaksanaan ujian pendidikan kesetaraan nasional yang seharusnya digelar selama enam hari tersebut batal dilaksanakan di Bumi Ronggolawe.
Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Tuban Hadi Harjono mengatakan, pelaksanaan PKPPS di Tuban itu seharusnya dilaksanakan sejak jenjang ula setara MI/SD, wusta setara MTS/SMP, dan ulya MA/SMA. Hanya saja untuk ujian tingkat ula dan ulya tahun ini tidak dilaksanakan.
‘’Tahun ini hanya dilaksanakan jenjang wusta. Jumlah pesertanya 15 orang,’’ ujarnya.
Pelaksanaan ujian tingkat wusta dijadwalkan 16–29 Mei. Tempatnya di Ponpes Falahiyah Langitan, Kecamatan Widang.
‘’Ujiannya nanti menggunakan kertas,’’ ujarnya.
Perlu diketahui, PKPPS adalah ujian untuk santri di pondok pesantren yang tidak menempuh pendidikan formal. Karena itu, pesantren melaksanakan program pendidikan kesetaraan tersebut. Tujuannya agar santri bisa memiliki ijazah pendidikan formal. Meski bukan pendidikan formal, pelaksanaan PKPPS berjenjang.
Hadi menerangkan, ujian ini seperti kejar paket. Itu karena lembaganya masuk nonformal. Sebab, jika lembaga formal di pesantren ada pendidikan diniyah formal (PDF). Meski nonformal, usia yang bisa ikut PKPPS harus sesuai usia sekolah pada tingkatan masing-masing.
Jika ula berarti harus usia SD, wusta usia SMP, begitu pula ulya harus usia SMA.
‘’Sekarang, di Kemenag sudah tidak ada lagi kejar paket, kejar paket sekarang ditangani dinas pendidikan,’’ imbuh pria asal Jenu itu.
Disinggung soal minimnya peserta PKPPS, Hadi menjelaskan, saat ini banyak santri yang ikut sekolah formal. Bahkan, pesantren sekarang memiliki sekolah formal.
”Jadi banyak santri yang ikut sekolah formal,” ujarnya. (fud/ds)
