Radartuban.jawapos.com – Potensi keterlambatan serapan anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) mendapat atensi dari DPRD Tuban. Dalam waktu dekat, lembaga legislatif ini akan memanggil OPD yang serapan anggarannya masih minim, khususnya yang belum mencapai 85 persen, sebagaimana target yang diberikan DPRD hingga akhir November.
Ketua DPRD Tuban M. Miyadi mengatakan, agenda pemanggilan OPD diperlukan untuk mengetahui sejauh mana penyerapan anggarannya. Sebab, sejauh ini belum ada OPD yang menyampaikan laporan serapan anggaran kepada DPRD. ‘’Karena itu, perlu kami panggil agar jelas—sejauh mana serapan anggarannya,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban kemarin (7/12).
Ditegaskan Miyadi, serapan anggaran adalah tolok ukur kinerja OPD. Semakin minim serapan anggarannya, maka semakin patut dipertanyakan kinerjanya. ‘’Ini menjadi perhatian kami sudah kinerja masing-masing OPD berjalan sebagaimana yang diharapkan,’’ terang Ketua DPC PKB Tuban itu.
Lebih lanjut politikus kelahiran Bojonegoro ini mengatakan, koordinasi serapan anggaran juga dibutuhkan untuk memprediksi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa). ‘’Untuk sekarang belum bisa dilihat (potensi silpa-nya), makanya perlu kami panggil,’’ tandas politikus yang meniti karir dari pedagang asongan itu.
Bupati Aditya Halindras Faridzky optimistis serapan anggaran di masing-masing OPD berjalan sesuai terget. Terlebih, saat ini sejulah proyek Pemkab Tuban sudah hampir rambung. Sehingga anggaran akan terserap secara maksimal. ‘’Saat ini tinggal penyelesaian proyek,’’ ujarnya usai rapat paripurna persetujuan tujuh raperda pekan lalu.
Ditegaskan bupati muda ini, guna memaksimalkan serapan anggaran, koordinasi dan evaluasi bersama seluruh OPD terus dilakukan. Termasuk kendala-kendala di lapangan, juga dicarikan solusi bersama. ‘’Walaupun nanti di akhir tahun ada silpa, itu bukan berarti adanya kesalahan perencanaan,’’ tandas Bupati Lindra. (fud/tok)
