SOTK Tuban

Polemik pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan administrator dan pengawas di lingkup Pemkab Tuban medio Januari 2022 lalu masih belum menemukan titik terang. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan rekomendasi kepada Bupati Aditya Halindra Faridzky untuk melakukan pembatalan dan pencabutan keputusan penurunan, pemberhentian, dan pengangkatan jabatan pada struktur organisasi tata kerja (SOTK) baru.

Pemkab tentunya sudah mengonsultasikan penataan pejabat termasuk jabatan pimpinan tinggi pratama ke pemerintah, termasuk ke KASN.

Perlu menggunakan hak angket karena masalah nonjob dan penurunan eselon merupakan masalah yang serius

Komisi I DPRD juga mengagendakan konsultasi dengan KASN, Kementerian Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Ketua Komisi I DPRD Tuban Fahmi Fikroni mengatakan, dalam pemanggilan yang kedua tersebut, data yang diinginkan jajarannya masih belum dipenuhi.

Pejabat dan pegawai yang dilantik untuk mengisi OPD baru tersebut untuk sementara masih menempati OPD lama

Sekitar Desember, bupati  memberikan sinyal tongkat estafet kepemimpinan disdik ke depan kepada Joko

Apabila dalam pelantikan tersebut ada yang dirugikan atau bertentangan dengan regulasi  pelantikan, bisa melakukan perlawanan.

Pelantikan sudah ditargetkan awal tahun ini

Apakah bingung memilih orang atau gimana. Sudah masuk anggaran baru kok belum diputuskan