Radartuban.jawapos.com – Keseriusan BNI sebagai bank penyalur kartu tani (kartani) patut dipertanyakan. Sepanjang 2022 lalu, bank himbara ini hanya mampu menyalurkan 4.000 kartu tani (kartani). Padahal, total kartu yang harus didistribusikan sebanyak 14.000. Praktis, baru sekitar 28 persen saja yang tersalurkan.
Hal ini seakan menunjukkan ketidaksiapan BNI sebagai bank penyalur. Kepala Bidang Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Peternakan (DKP2P) Novembria Susetyowati menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan BNI Cabang Tuban perihal proses distribusi yang lamban tersebut.
Bahkan, koordinasi secara spesifik juga sudah dilakukan. Mulai kesiapan pengisian saldo, hingga pendistribusian electronic data captrue (EDC)—mesin yang dipakai untuk melakukan transaksi menggunakan kartani.
Ditegaskan Novi—sapaan akrab Novembria Susetyowati—pendistribusian kartani sepenuhnya dilakukan oleh pihak bank. Sedangkan DKP2P hanya berwenang membuatkan perencanaan sistem e-RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok), serta memverifikasi dan memvalidasi data.
Radartuban.jawapos.com – Keseriusan BNI sebagai bank penyalur kartu tani (kartani) patut dipertanyakan. Sepanjang 2022 lalu, bank himbara ini hanya mampu menyalurkan 4.000 kartu tani (kartani). Padahal, total kartu yang harus didistribusikan sebanyak 14.000. Praktis, baru sekitar 28 persen saja yang tersalurkan.
Hal ini seakan menunjukkan ketidaksiapan BNI sebagai bank penyalur. Kepala Bidang Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Peternakan (DKP2P) Novembria Susetyowati menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan BNI Cabang Tuban perihal proses distribusi yang lamban tersebut.
Bahkan, koordinasi secara spesifik juga sudah dilakukan. Mulai kesiapan pengisian saldo, hingga pendistribusian electronic data captrue (EDC)—mesin yang dipakai untuk melakukan transaksi menggunakan kartani.
Ditegaskan Novi—sapaan akrab Novembria Susetyowati—pendistribusian kartani sepenuhnya dilakukan oleh pihak bank. Sedangkan DKP2P hanya berwenang membuatkan perencanaan sistem e-RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok), serta memverifikasi dan memvalidasi data.
