TUBAN, Radar Tuban – Pencairan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) tahun ini bakal terlambat. Pemicunya, lelang belanja beras bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tersebut baru dilaksanakan kemarin (10/2) pukul 15.00. Pada 2021, lelang digelar Januari dan Februari. Dengan demikian, dropping beras bisa berlangsung Februari.
Mengacu laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tuban, harga perkiraan sendiri (HPS) BPNTD Tuban sebesar Rp 5.835.720.000. HPS tersebut sangat mungkin turun dalam lelang nanti.
Lelang bahan pangan tersebut cukup menarik banyak peserta. Terbukti, belum genap 24 jam sejak dibuka kemarin pukul 12.50, sudah 20 peserta lelang yang mengajukan penawaran.
Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3A PMD) Tuban, Eko Julianto mengatakan, baru dilelangnya belanja beras bansos daerah pada bulan ini karena terkendala perubahan nomenklatur institusinya. Dia memerkirakan lelang paling cepat selesai pada akhir Februari.
Dengan mundurnya lelang sekitar sebulan, kata dia, pencairan bansos juga mundur satu bulan. ”Paling tidak, dropping beras baru bisa dilakukan Maret,” ujarnya.
Dropping beras tahap pertama yang diperkirakan pada Maret tersebut, terang Eko, untuk jatah Januari–Februari. Untuk jatah bulan berikutnya, Maret–April diberikan pada April. Kemudian pencairan Mei dan bulan berikut rutin setiap bulan.
Berapa penerima BPNTD di Tuban? Mantan camat Senori ini memaparkan, jumlahnya 4.421 keluarga penerima manfaat (KPM). Mereka adalah KPM yang belum menerima bantuan sosial (bansos) apa pun dari pemerintah pusat, provinsi, maupun desa.
Untuk menentukan KPM, dinsos harus melakukan verifikasi data yang diajukan pemerintah desa ke institusinya. Sebelum diputuskan dan menjadi acuan, KPM yang diajukan diverifikasi ulang pada 2021.
‘’Nanti pengambilannya tidak seperti BPNT pusat, pengambilannya nanti langsung di balai desa,’’ tegas mantan kabag kesra setda setempat itu.
Lebih lanjut Eko mengatakan, bansos yang diberikan nanti berupa beras 10 kilogram (kg) dengan asumsi harga per kg Rp 11 ribu.
”Jadi satu karung 10 kg dihargai Rp 110 ribu. Itu untuk pemberian selama 12 bulan,’’ ujarnya.
Perlu diketahui, BPNTD kali pertama dilaksanakan pada 2019. Awalnya, bansos tersebut hanya menyasar duafa pada lima kecamatan. Setahun kemudian (2020), penerimanya meluas pada 20 kecamatan. (fud/ds)
