Upaya Pemkab Tuban dalam memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan kepada masyarakat semakin nyata. Itu menyusul grand launching Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tuban oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo kemarin (10/2). Kini, seluruh pelayanan publik tersentral dan terintegrasi menjadi satu di MPP. Mudah, cepat, dan nyaman.
———————————————————————————–
‘’KEHADIRAN MPP merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat. Dan, ini (MPP, Red) sejalan dengan arahan Bapak Presiden,’’ kata Men PAN-RB Tjahjo Kumolo dalam sambutan peresmian MPP Kabupaten Tuban secara virtual dari Jakarta.
Tjahjo menyampaikan, MPP merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Yakni, mengoptimalkan pelayanan publik dengan proses yang cepat dan mudah. Khususnya dalam bidang perizinan.
‘’Memangkas birokrasi yang panjang menjadi pendek. Itulah intinya reformasi birokrasi,’’ tandasnya.
Tjahjo mengemukakan, muara dari pelayanan yang baik kepada masyarakat adalah merespons apa yang menjadi keinginan masyarakat. Dan, MPP adalah bagian dari respons pemerintah dalam menjawab keinginan masyarakat.
‘’Proses perizinan yang cepat, mudah, dan tanpa tertunda-tunda adalah keinginan masyarakat. Dan, saya kira keseriusan dalam mewujudkan (menuntaskan pembangunan, Red) MPP ini menunjukkan bahwa bupati sudah mendengar aspirasi masyarakat,’’ tutur mantan menteri dalam negeri (mendagri) itu.
Dalam kesempatan tersebut, pejabat dari Kemen PAN-RB diwakili oleh Deputi Pelayanan Publik Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA. Dalam sambutannya, Prof Diah mengungkapkan bahwa MPP di Kabupaten Tuban merupakan MPP ke-51 di Indonesia dan ke-8 di Provinsi Jawa Timur.
Dia menegaskan bahwa MPP merupakan bentuk nyata pemerintah daerah dalam berkolaborasi dengan berbagai instansi penyedia pelayanan publik, baik layanan yang diselenggarakan pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Diharapkan, dengan proses pelayanan publik yang baik, mudah, dan cepat tersebut berbagai potensi di Kota Legen ini semakin berkembang.
Hadir dalam acara peresmian, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dalam sambutannya, Khofifah memberikan apresiasi atas komitmen Pemkab Tuban dalam menuntaskan pembangunan MPP. Menurutnya, hadirnya MPP ini akan memberikan dampak positif terhadap percepatan layanan di Tuban.
‘’Yang semakin terintegrasi, mudah, dan cepat,’’ kata dia.
Khofifah menegaskan, pelayanan yang terintegrasi secara digital merupakan keniscayaan dan kebutuhan dalam menyongsong era 4.0. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pelayanan birokrasi membutuhkan adaptasi yang luar biasa dan selalu mencari smart shortcut atau semacam inovasi percepatan dalam memberikan pelayanan.
‘’MPP adalah cara menjawab smart shortcut, seperti yang diharapkan Bapak Presiden,’’ tandas Khofifah.
Lebih lanjut mantan menteri sosial itu mengungkapkan, keberadaan berbagai instansi di MPP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga bagian dari we need strong partnership dan we need strong komitmen.
‘’Ini menunjukkan bahwa partnership antar instansi vertikal maupun horizontal menjadi sebuah keniscayaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,’’ tutur dia yang berharap pelayanan kepada masyarakat saling berkolaborasi dan terintegrasi.
Khofifah mencontohkan pelayanan di tingkat kecamatan. Tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa harus kolaborasi dengan OPD terkait. Jika yang ditangani adalah kesehatan, maka harus berkolaborasi dengan dinas kesehatan. Pun dengan OPD juga harus berkolaborasi dengan OPD lain.
‘’We need strong collaboration. Tidak bisa OPD berdiri sendiri. Semua saling terkait,’’ tegasnya.
Diharapkan, semangat bupati Aditya Halindra Faridzky dalam menuntaskan pembangunan pelayanan publik di Bumi Ronggolawe semakin optimal.
Bupati Aditya Halindra Faridzky mengatakan, hadirnya MPP ini sekaligus menjadi momentum dalam membangkitkan perekonomian di Tuban.
‘’Dengan kemudahan perizinan dan proses yang cepat, hal ini memberikan kesempatan yang luas bagi UMKM untuk terus berkembang,’’ tuturnya.
Mas Bupati—sapaan akrabnya mengungkapkan, beberapa terobosan dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sudah dilakukan Pemkab Tuban. Salah satunya, pengadaan mesin cetak dokumen administrasi kependudukan (adminduk) yang sudah disebar pada 20 kecamatan se-Kabupaten Tuban.
Praktis, dengan mesin cetak adminduk yang sudah dilengkapi dengan kartu simcard dari direktorat tersebut, kini pencetakan dokumen adminduk bisa dilakukan di unit layanan dukcapil di kantor kecamatan.
‘’Kita ingin, dengan mendekatkan pelayanan, masyarakat menjadi aware (menyadari) dengan layanan adminduk. Sebab, berbagai indikator kinerja pemerintah sulit tercapai karena sering kali masyarakat tidak update dengan administrasi kependudukan. Sehingga, data menjadi tidak terintegrasi. Padahal, data itu sangat penting,’’ tuturnya.
Ke depan, tegas Mas Bupati, yang menjadi PR Pemkab Tuban setelah MPP ini adalah mengintegrasikan seluruh data yang ada. Sehingga, program yang akan dicanangkan Pemkab Tuban benar-benar sesuai dan tepat sasaran. Sebab, data adalah pendukung utama pemerintah dalam menjalankan program. (tok/ds)
