RADAR TUBAN – Disaat pemerintah mulai uji coba pembelian elpiji 3 kilogram menggunakan merchant app Pertamina, Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari malah meminta kepada masyarakat agar tidak terburu-buru menerapkan rencana pembelian elpiji 3 kilogram (kg) menggunakan aplikasi khusus tersebut.
“Pemerintah pusat harus lebih dulu memastikan data penerima tabung gas melon tersebut, sehingga bisa tepat sasaran,” ujar Ratna Juwita Sari, anggota Komisi VII DPR RI saat menghadiri kegiatan di Tuban, Kamis (27/7).
Terlebih, terang Ita—sapaan akrabnya, sampai saat ini belum ada data pasti dan kesepakatan antara Pertamina dan Komisi VII DPR RI terkait penerapan pembatasan subsidi dengan aplikasi tersebut.
“Kami (DPR RI, Red) dan Pertamina Patra Niaga masih berdebat terkait elpiji ini termasuk subsidi barang atau subsidi orang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ita mengatakan, sampai saat ini data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) belum klir. Registrasi sosial ekonomi (Regsosek) juga belum jelas.
“Karena itu, subsidi yang sudah dikeluarkan pada 2023 ini ya dikeluarkan semua saja,” ujarnya.
Menurut anggota DPR RI kelahitan Tuban tersebut, aturan baru terkait transaksi pembelian elpiji 3 kg merupakan proteksi berlebihan oleh pemerintah. Meski maksudnya baik untuk menekan jumlah subsidi yang keluar sekaligus menginventarisasi apakah benar subsidi tepat sasaran, namun pemerintah terkesan terburu-buru dan memaksakan.
“Karena ini belum disosialisasikan dengan baik ke tingkat paling bawah. Juga tidak ada mitigasinya. Lagi-lagi yang menjadi korbannya adalah masyarakat yang membutuhkan,” ujar politikus PKB itu.
Wakil rakyat dari dapil Jatim IX (Bojonegoro-Tuban) itu juga membeberkan banyaknya keluhan masyarakat. Terutama pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang selama ini bergantung pada elpiji 3 kg. Ita terang-terangan menyampaikan mereka kebingungan mendapatkan tabung melon karena diterapkannya pembatasan pembelian.
“Jika sudah seperti ini apakah iya harus pakai kayu bakar dan minyak tanah untuk usaha mereka,” ujar dia mempertanyakan.
Karena itu, wakil rakyat dari Tuban itu akan meminta solusi dari Pertamina Patra Niaga. Dia berharap masyarakat jangan dipersulit ketika ingin mendapatkan haknya. Terpenting, sekarang kalau kuotanya ada segera diberikan.
Lebih lanjut, Ita menyampaikan telah melaporkan masalah tersebut kepada pimpinan Komisi VII DPR RI dan segera memanggil Pertamian Patra Niaga untuk membahas masalah elpiji 3 kg yang saat ini bermasalah.
“Kalau perlu, kami minta agar segera dipanggil, mengingat masalah ini dikeluhkan banyak masyarakat,” kata dia.(fud/tok)
