TUBAN – Bupati yang akrab disapa Mas Lindra ini mengakui IPM di Tuban masih rendah jika dibanding dengan kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Berdasarkan data, masyarakat di Tuban rata-rata masih berpendidikan SMP.
Masih banyaknya masyarakat yang terdata berpendidikan rendah diduga salah satunya berasal dari kebiasaan masyarakat yang malas update data kependudukan. Sehingga data lama di KK itulah yang dihitung sebagai salah satu indikator yang menurunkan penilaian indeks pembangunan manusia (IPM) di Tuban.
Hal tersebut dipicu karena minimnya masyarakat yang update data terbaru.
‘’Terkadang masyarakat baru update data kependudukan untuk keperluan mencari pekerjaan,’’ terang Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky saat menghadiri wisuda Universitas Sunan Bonang pekan lalu.
Maka dari itu, lanjut Lindra, pemkab terus berupaya melakukan update data. Antara lain melalui kerja sama dengan mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN) yang ditempatkan di seluruh desa di Tuban. Mereka diminta untuk membantu update data masyarakat.
Update data tersebut diharapkan mampu meningkatkan IPM dari segi pendidikan.
‘’Update KK dan survey Regsosek BPS (Badan Pusat Statistika) ini telah dilakukan dengan harapan tingkat pendidikan masyarakat bisa meningkat,’’ ungkap dia.
Menghadapi berbagai dinamika masyarakat, orang nomor satu di Pemkab Tuban ini optimistis program peningkatan IPM di Tuban bisa terus konsisten merangkak naik.
‘’Karena kami masih tidak percaya kalau banyak anak-anak Tuban yang tidak bersekolah. Terkadang keengganan update KK ini menjadi persoalan yang penting,’’ kata dia.
Menurut bupati muda ini, lama pendidikan masyarakat sudah terus meningkat dari tahun ke tahun. Apalagi selama ini pemkab telah melakukan program kesetaraan paket untuk masyarakat yang masih belum menamatkan pendidikan.
Masyarakat yang diikutkan program kesetaraan pendidikan ini jumlahnya juga tidak sedikit.
Pada tahun ini saja, sebanyak 2022 masyarakat dinyatakan lulus program kejar paketA, paket B, dan paket C. (yud/wid)
