TUBAN – Kesedian blangko e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tuban masih menjadi persoalan.
Pasalnya, belum semua masyarakat beralih menggunakan identitas kependudukan digital (IKD). Karena itu, stok blangko harus tetap tersedia.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tuban Rohman Ubaid membenarkan bahwa IKD belum bisa diterapkan sepenuhnya.
Alasannya, belum semua lembaga/instansi pelayanan publik di Tuban memberlakukan pelayanan IKD. Sehingga KTP fisik masih dibutuhkan. Itulah sebabnya stok bangko harus tetap ada.
‘’Persediaan blangko e-KTP masih ada sekitar 5 ribu-an. Untuk pemohon, rata-rata per hari masih sekitar 300-an, baik yang mengurus e-KTP baru maupun pemohon yang mengurus perubahan e-KTP,’’ kata Ubaid sapaan akrabnya kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Disampaikan Ubaid, sedianya, KTP digital sangat memudahkan masyarakat, utamanya dalam hal pelayanan publik.
Yang sudah memiliki IKD tidak perlu membawa KTP, tapi cukup menunjukkan barcode IKD yang sudah tersimpan dalam smartphone.
Hanya saja, untuk sementara baru bisa menjadi solusi mengatasi kelangkaan blangko.
‘’Butuh proses, pelan-pelan kita arahkan menggunakan IKD,’’ ujarnya sambil menunggu seluruh lembaga/instansi pelayanan publik menerapkan layanan IKD.
Disinggung ihwal jumlah pemohon KTP menjelang Pemilu 2024, Ubaid menyampaikan, sejauh ini kebutuhan blangko masih tercukupi.
Hanya saja, jika jumlah pemohonnya sangat banyak, maka diprioritaskan pemohon baru.
‘’Untuk para remaja usia 17 tahun yang telah masuk kriteria mendapat e-KTP kami lakukan percepatan pengurusan,” terang mantan Camat Kerek itu.
Selain diprioritaskan mendapat KTP lebih awal agar pada pemilu nanti bisa menggunakan hak pilihnya dengan mudah, para pemilih pemula ini juga menjadi sasaran program KTP digital.
‘’Upaya percepatan kami lakukan dengan jemput bola ke sekolah-sekolah,’’ ujarnya.
Lebih lanjut, alumni Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta itu menargetkan, cakupan penggunaan IKD bisa mencapai 25 hingga akhir tahun nanti.
Angka tersebut merupakan target yang telah dicanangkan pemerintah pusat. (an/tok)
