JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh industri jasa keuangan mendukung pelaku usaha di sektor riil.
Menurut Airlangga, dukungan industri jasa keuangan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Hal ini terlihat dari catatan positif sektor jasa keuangan di Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Capaian positif tersebut diyakini akan menjadi fondasi untuk percepatan pemulihan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dan DIY pada 2022.
“Khusus perbankan, dukungan melalui penyaluran kredit maupun pembiayaan telah terjadi peningkatan di Provinsi Jawa Tengah dan DIY pada bulan November 2021 dibandingkan periode yang sama di tahun 2020,” ujar Menko Airlangga dalam keterangan, Kamis (10/3/2022).
Airlangga menambahkan, tahun 2022 pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2 persen (yoy). Strategi pengendalian pandemi masih memiliki peran krusial untuk mencapai target pertumbuhan ini.
Pemerintah berkomitmen terus menjaga efektivitas pengendalian pandemi demi mendukung pemulihan ekonomi di level nasional maupun daerah.
“Momentum pemulihan ekonomi ini perlu dijaga dan tingkatkan bersama sehingga dapat tumbuh tinggi dan keluar dari Middle Income Trap dalam jangka menengah panjang. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan berbagai program pemulihan ekonomi dan reformasi struktural,” ujar Airlangga.
Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menegaskan, dukungan pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga terus dilanjutkan di tahun 2022.
Segmentasi KUR yang telah terbagi menjadi KUR super mikro, mikro, dan kecil dapat dimanfaatkan UMKM untuk menjaga keberlangsungan usahanya.
Sepanjang 2021, pembiayaan KUR telah disalurkan sebesar Rp 281,9 triliun yang diberikan kepada 7,4 juta debitur.
Sementara di awal tahun ini, pembiayaan KUR tercatat telah disalurkan sebesar Rp 44,36 triliun atau 11,89 persen dari target tahun 2022 sebesar Rp 373,17 triliun yang diberikan kepada 1,05 juta debitur.
“Sinergi yang kuat antara pemerintah dengan seluruh stakeholders, termasuk pelaku usaha jasa keuangan menjadi keharusan dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional,” tegas Menko Airlangga. (*)
