Problem tenaga kerja (naker) di Tuban bak fenomena gunung es. Belum rampung urusan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan PT Industri Kemasan Semen Gresik (IKSG), kini giliran PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang bergolak. Rekrutmen naker perusahaan pengolahan minyak ini mendapat protes keras dari warga karena diduga tidak transparan.
———————————————-
KECEWA dengan rekrutmen naker yang tidak transparan tersebut, kemarin (12/9) tiga pemerintah desa (pemdes) ring satu menggunakan “hak prerogatifnya” – memanggil pihak PT TPPI untuk dimintai klarifikasi.
Tiga desa ring satu itu, yakni Desa Tasikharjo, Desa Remen, dan Purworejo, Kecamatan Jenu.
Adapun pihak terpanggil adalah General Manager PT TPPI Sugiyo. Namun, dalam audiensi yang berlangsung di Kantor Balai Desa Remen tersebut, pihak yang dipanggil tidak hadir dan diwakilkan kepada Taheran Sidik Prabowo, perwakilan salah satu
manajemen PT TPPI.
Audiensi yang dipimpin Kepala Desa Remen Rusdiono itu sempat berjalan alot dan memanas. Bahkan, sempat juga muncul ancaman aksi menutup gerbang TPPI. Suasana kembali tenang setelah mendapat penjelasan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Namun begitu, tetap belum menemukan titik temu.
Taheran Sidik Prabowo, perwakilan dari pihak TPPI menjelaskan bahwa proses rekrutmen tenaga kerja dilakukan oleh Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan sejak April lalu sudah dilakukan secara terbuka melalui melalui portal BUMN. Menurutnya, proses rekrutmen tenaga kerja tidak hanya di TPPI dengan kebutuhan sekitar 14 tenaga kerja, tetapi juga di 56 perusahaan lain, salah satunya Pertamina.
‘’Dan TPPI menjadi bagian dari anak perusahaan Pertamina. Proses rekrutmen dilakukan secara serentak di seluruh perusahaan (yang membutuhkan tenaga kerja, Red),’’ katanya dalam forum audiensi yang berlangsung kurang lebih satu jam tersebut.
Dalam hal rekrutmen ini, lanjut Taheran, TPPI hanya menerima karyawan dari hasil seleksi.
‘’Yang dinyatakan lolos oleh portal BUMN, itu yang diterima,’’ katanya.
Perihal tuntutan dan anggapan masyarakat yang menilai TPPI tidak transparan dalam melakukan perekrutan tenaga kerja. Menurut Taheran, anggapan itu akan menjadi masukan perusahaan. Terlebih, kata dia, rekrutmen serentak di Kementerian BUMN ini merupakan yang pertama.
‘’Menurut saya, (rekrutmen tenaga kerja ini, Red) sudah terbuka luas dan tidak menjadi rahasia. Lebih-lebih melalui portal BUMN dan terbuka secara nasional,’’ tandasnya.
Mendengar jawaban tersebut, perwakilan warga ring satu merespon keras. Sutrisno, salah satu warga Desa Tasikharjo menyampaikan, apa yang disampaikan pihak TPPI hanya alasan belaka. Semestinya, tegas dia, proses perekrutan tenaga kerja ini mengedepankan adat istiadat sekitar perusahaan, yakni memprioritaskan warga ring satu.
‘’Dengan alasan regulasi rekrut men menggunakan link (online), jangan seperti itu, ayo kita bicara baik-baik. Se harusnya TPPI tahu kemauan warga seperti apa,’’ terang dia dalam forum sembari melanjutkan apa yang menjadi uneg-uneg masyarakat.
Senada disampaikan Ketua Karang Taruna Desa Remen Budiono. Menurut dia, sudah dua kali ini terjadi proses rekrutmen yang tidak transparan, sehingga warga lokal tidak mengetahui. Pun tembusan kepada pemerintah desa juga tidak ada. Menurutnya, jawaban dari pihak TPPI yang mengesampingkan kondisi sosial dapat menimbulkan persoalan baru di sekitar perusahaan.
‘’Kalau dari teman-teman seperti ini, kalau nggak dikasih kesempatan, mau makan apa. Tanah kita relakan ke TPPI. Tempat saya makan kita ya di proyek sini. Kalau semuanya dilibatkan dari online, semuanya online, apa-apa online tanpa ada transparansi, ya jangan salah lagi kalau kita warga lokal ini bergerak. Ini urusan perut,’’ katanya dengan nada penuh kekecewaan.
Setali tiga uang juga disampaikan Kacung. Salah satu warga yang rumahnya tak jauh dari perusahaan ini menegaskan bahwa warga lokal wajib dilibatkan dalam rekrutmen tenaga kerja. Terlebih, warga lokal khu susnya ring satu yang merasakan dampak langsung setiap hari atas berdirinya perusahaan.
Kepala Desa Remen Rusdiono menyampaikan, sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat cukup sederhana, yakni transparansi. Sehingga warga lokal, utamanya ring satu mendapat kesempatan yang sama.
‘’Warga ring satu dan warga Tu ban harus menjadi prioritas,’’ tegasnya.
Sayangnya, lanjut dia, pada proses rekrutmen kali ini pihaknya tidak tahu sama sekali, dan tidak pernah diajak koordinasi. Padahal, lanjut dia, kepala desa selalu menjadi jujukan informasi masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya bersama tiga kepala desa meminta kepada perusahaan untuk menindaklanjuti tuntutan warga.
‘’Masukan dari warga harus ditindaklanjuti, jangan sampai (masukan warga, Red) di simpan saja,’’ tegasnya.
Senada disampaikan kepala Desa Tasikharjo Damuri dan Kepala Desa Purworejo Muksamiadi. Menurutnya, persoalan rekrutmen ini perlu mengedepankan kearifan lokal
dan sinergitas perusahaan dengan desa.
‘’Tidak bisa tidak, sinergitas an tara perusahaan dan desa harus dibangun kembali,’’ tegas Damuri dan diamini kepada desa lain.
Turut hadir dalam audiensi tersebut, Forkompika Kecamatan Jenu, meliputi Camat Jenu, Danramil dan Kapolsek. (zak/tok)
