Radartuban.jawapos.com – Pembahasan rancangan APBD 2023 kembali mengalami kebuntuan. Kemarin (2/10), rapat paripurna beragenda pandangan umum fraksi, laporan badan anggaran (banggar) APBD 2023, serta nota penjelasan empat raperda inisiatif DPRD dan tiga raperda inisiatif eksekutif gagal digelar. Pemicunya, sidang yang hanya dihadiri 21 anggota dewan tersebut tidak memenuhi kuorum.
Termasuk Ketua DPRD Tuban Miyadi dan Wakil Ketua DPRD Imam Sutiyono juga absen. Dua wakil ketua DPRD Tuban, Andik Hartanto dan Sugiantoro yang hadir tidak berani membuka sidang tersebut. Meski sempat naik ke meja pimpinan rapat, namun mereka turun lagi karena tidak ada memo delegasi memimpin sidang dari ketua dewan.
Isyarat gagalnya sidang terlihat sejak awal. Semula, sidang dijadwalkan dimulai pukul 09.00. Karena wakil rakyat yang hadir tidak memenuhi kuorum, sidang ditunda hingga pukul 11.00. Sekitar pukul 10.45, bupati datang dan langsung menuju ruang rapat paripurna. Ketika itu, dari 50 kursi anggota dewan, separo lebih yang melompong.
Boikot masal dilakukan FPKB yang beranggotakan 18 orang. Fraksi Partai Golkar hadir lengkap sembilan orang. Sementara empat fraksi lain, FPDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Restorasi Amanat Pem bangunan, meski jumlah yang hadir tidak lengkap, namun perwakilan mereka ikut absen.
Ketua DPRD Tuban Miyadi dan Wakil Ketua DPRD Imam Sutiyono yang absen beralasan izin sakit. Sampai pukul 12.45, kehadiran wakil rakyat masih belum memenuhi kuorum. Akhirnya, Ketua Fraksi Golkar DPRD Tuban Suratmin keluar ruang rapat paripurna.
‘’Kami itukan diundang oleh pimpinan untuk mengikuti rapat paripurna, tetapi malah pimpinan tidak hadir, la terus mau apa lagi kami pulang saja,’’ ujarnya kepada Jawa Pos Radar Tuban sembari berjalan meninggalkan ruang paripurna.
Dia mengatakan, sebelum memutuskan pulang, dirinya telah mengonfirmasi Ketua DPRD Tuban Miyadi, namun tidak direspons.
Suratmin terang-terangan mengatakan, meski di dalam ruang paripurna tersebut dua pimpinan DPRD hadir, tapi mereka tidak mendapat delegasi untuk memimpin sidang.
‘’Kalau kami melaksanakan rapatkan salah,’’ tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Tuban Andik Hartanto menegaskan, tidak dibuka dan ditutupnya paripurna kemarin karena jum lah anggota dewan yang hadir tidak memenuhi kuorum. Berdasarkan absen kehadiran, hanya 21 anggota dewan yang hadir.
‘’Itu kurang dari 50 persen lebih satu sebagai syarat memenuhi kuorum,’’ terangnya.
Bahkan, dirinya sebagai pimpinan DPRD yang hadir bersama Sugiantoro, pimpinan lain tidak berani membuka rapat tersebut. Meski dia dan rekannya sudah naik ke meja pimpinan rapat, tetapi setelah itu turun lagi.
‘’Saya kira ada memo dari Pak Ketua, ternyata tidak ada. Jadi saya turun lagi,’’ ujar politikus PDIP itu.
Terkait alasan tidak hadirnya Ketua DPRD Tuban Miyadi bersama semua anggota FPKB, pihaknya tidak tahu pasti.
‘’Kami tidak tahu karena tidak ada komunikasi,’’ ungkapnya.
Setelah sidang paripurna batal digelar, lanjut pria yang juga ketua DPC PDIP Tuban itu, paripurna akan dijadwal ulang. Kapan? Pihaknya masih menunggu jadwal dari banmus.
Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengatakan, dalam rapat paripurna tersebut pihaknya sebagai eksekutif diundang DPRD dengan agenda pembahasan RAPBD, pandangan umum fraksi, laporan banggar, serta nota penjelasan empat raperda inisiatif DPRD dan tiga raperda dari eksekutif.
‘’Kami juga sudah datang tepat waktu, tapi kemudian rapat tidak jadi diselenggarakan,’’ terang dia yang mengaku tidak tahu alasan batalnya sidang paripurna tersebut.
Mantan anggota DPRD Provinsi Jatim itu mengatakan, dalam rapat paripurna kemarin hampir semua fraksi hadir dan hanya satu fraksi yang tidak hadir.
‘’Semua fraksi hadir. Hanya satu fraksi yang tidak hadir,’’ ujarnya.
Disinggung apakah hal ini karena belum dibahasnya anggaran tambahan Rp 800 miliar, sebagaimana permintaan DPRD? Dia memastikan, ketika membahas APBD tentu akan membahas hal itu juga. Bupati juga memastikan selama ini tidak ada masalah dengan legislatif. Buktinya, fraksi lain datang dan hanya satu fraksi yang absen.
‘’Selama ini kami datang tepat waktu dan tidak ada masalah apa pun,’’ tegasnya.
Bupati juga menegaskan, masalah pemerintahan jangan dicampuradukkan dengan masalah lain.
‘’Kasihan rakyat. Ini untuk kepentingan mereka (rakyat, Red) bukan pejabatnya,’’ tegasnya.
Fraksi yang hadir itu juga memiliki komitmen untuk kepentingan rakyat.
‘’Tapi untuk yang tidak hadir saya tidak tahu,’’ tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Tuban Miyadi mengatakan, tidak hadirnya FPKB dalam paripurna kemarin karena eksekutif belum merinci penggunaan penambahan anggaran Rp 800 miliar dari DBH Migas dan lainnya.
‘’Kami juga belum terima dalam bentuk buku APBD 2023,’’ ujarnya.
Itu berarti legislatif belum mengetahui penggunaan anggaran hampir satu triliun itu secara rinci?
‘’Ini sebagai bentuk kedisiplinan dalam pembahasan anggaran,’’ tegasnya.
Kepada wartawan koran ini, Miyadi juga menyampaikan keprihatinannya sebagai kader yang telah menciptakan tagline Tuban Bumi Wali. Dia menyebut neon sign tulisan tersebut di bundaran Patung Letda Sucipto dilepas. Begitu juga dengan pelepasan neon sign tulisan Asmaul Husna. (fud/ds)
