Roadshow Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham Dr Sucipto, SH M.H, M.Kn untuk menyosialiasikan Penguatan Pelayanan Publik Kekayaan Intelektual (KI) ke seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke pada pengujung 2022 ini memasuki tahap akhir. Semangatnya luar biasa menumbuhkan ekonomi nasional.
SEBELUM menjadi Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual DJKI pada 2020, mengurus KI bisa 2-3 bulan. ‘’Sama lamanya ketika saya mengurus SKCK dan persyaratan lain melamar sebagai pegawai negeri sipil pada 1999,’’ kata dia dalam sambutan pembukaan Penguatan Pelayanan Publik di Kota Malang, Rabu, 9, No vember 2022.
Sekarang, kata dia, setelah DJKI memiliki aplikasi, pendaftaran KI hanya hitungan menit. Tidak perlu memakan waktu lama seperti sebelumnya.
Dr Sucipto menegaskan, esensi pelayanan DJKI adalah menguatkan dan memudahkan pelayanan publik. Dan, tidak kalah pentingnya apakah semua masyarakat sudah tahu?
‘’Kalau ada sistem yang belum bagus, diperbaiki,’’ tegas jebolan pascasarjana hukum noktariat Universitas Diponegoro Semarang itu.
Dr Sucipto juga menekankan pentingnya penguatan pelayanan publik yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi.
Kalau sebagai pejabat publik memberikan pelayanan yang lambat dan berbelit, dia mengingatkan balasannya.
‘’Yakinilah, kemudahan yang kita berikan merupakan jalan kita memberikan kemudahan kepada anak cucu kita,’’ tegas salah satu putra terbaik Tuban, Jatim itu mengajak instrospeksi.
Dr Sucipto kemudian memberikan gambaran betapa bahagianya masyarakat yang diberi kemudahan pelayanan. Dan, yang orang dibahagia itu secara tidak langsung mendoakan pejabat yang melayani.
Ketika menyosialiasikan Penguatan Pelayanan Publik KI di Malang, Dr Sucipto juga mengajak undangan dan peserta sosialisasi untuk menghayati sekaligus merenungkan makna yang terkandung pada lagu Indonesia Raya. Khususnya pada lirik; Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
Dia mengemukakan, lirik mencintai tanah airku tersebut juga mencintai diri sendiri, kerabat, keluarga, dan handai tolan. Penekanannya, tali silaturahmi sangat penting bagi jiwa kita.
Di akhir sambutannya, pria kelahiran 25 Maret 1971 itu menyampaikan pentingnya ajaran filosofi 5T dalam semua langkah. Termasuk yang dilakukan institusinya.
Pertama, tata. Hidup harus direncanakan sesuai konsep. Kemudian, titi yang bermakna teliti sesuai dengan aturan dan substansi. Serta, titis atau tepat sasaran. Tatas, yang dijalankan sampai tuntas.
Dan, terakhir tutuk berarti tidak tertinggal. Ketika sosialisasi di Tuban, Dr Sucipto mengupas ekosistem KI mengikuti siklus perputaran ekonomi. Dia mencontohkan negara Italia. Meski di negara tersebut tak satu pun ada pohon cokelat, namun negara di Eropa tersebut mampu membangun image sebagai negara penghasil coklat.
Begitu juga Amerika Serikat. Dia terang-terangan menyebut negara adidaya itu tidak memiliki sumber daya alam unggulan. Kekayaan Amerika Serikat bersumber dari kekayaan intelektualnya. Salah satunya Microsoft.
“Kenapa kita tidak bisa?” tanya.
Dr Sucipto optimistis Indonesia mampu. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, kita hanya perlu menumbuhkan inovasi dan kreasi. Untuk komersialisasi, dia menyampaikan, marketplace DJKI siap membantu memasarkan produk UMKM. Tujuannya, terbukanya jangkauan pasar UMKM melalui platform digital.
Dr Sucipto juga mengutip arahan Presiden RI Ir Joko Widodo ketika dilantik. Materi arahan presiden tersebut kemudian dijabarkannya bahwa bagaimana pun harus ada wujud nyata dari sebuah proses.
Faktanya apa? Bapak dua anak itu memaparkan, kalau saja satu desa/kelurahan memiliki lima KI, dia optimistis pertumbuhan KI berkembang dan tumbuh dengan bagus.
”Imbasnya lapangan kerja tercipta. Masyarakat pun menikmati pelayanan,” ujar dia yang kemudian merujuk amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pe layanan Publik.
Di bagian lain, Dr Sucipto mengajak pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan Kemenkumham. Salah satunya dengan memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif (ekraf) berbasis KI.
”Mari kita keroyok bareng-bareng. Yang penting masyarakat makmur,” tegas pejabat yang beberapa kali mendapat penugasan di luar negeri itu.
Apa urgensinya? Dr Sucipto terang-terangan menyebut untuk memberikan jalan supaya karya anak bangsa di Tuban mendapat nilai ekonomi. Untuk merealisasikannya, kata dia, pemkab memiliki kewajiban untuk memfasilitasinya supaya pertumbuhan KI meningkat. Termasuk memfasilitasi pencatatan kekayaan atas hak cipta. (ds)
