Hasil pembangunan di Tuban berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat tak lepas dari kolaborasi padu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif dengan Pemkab Tuban yang menghasilkan kebijakan yang bisa dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.
DPRD Tuban memiliki peran sangat krusial dalam semua proses berjalannya pemerintahan di Bumi Ronggolawe. Berkat tugas dan fungsinya sebagai budgeting, controlling, dan legislasi atau pembuatan peraturan daerah, selama ini semua berjalan dengan baik. Baik itu pembangunan, peningkatan kesejahteraan, serta peningkatan sumber daya alam dan manusia.
DPRD bertugas sebagai penyeimbangan bagi bupati dan semua jajaran organisasi perangkat daerah (OPD). Ketika OPD menelurkan kebijakan baru, di situlah legislatif menjalankan fungsi controlling.
Karena itu, ketika muncul dinamika antara legislatif dan eksekutif, semua berujung untuk kepentingan rakyat Tuban.
Ketua DPRD Tuban M. Miyadi mengatakan, hubungan legislatif dan eksekutif selama ini cukup baik. Kondisi ini yang membuat akselerasi pembangunan di Tuban semakin membaik. Kedua lembaga ini sama-sama berjalan untuk kepentingan Tuban.
‘’Saya (ketua DPRD, Red) tidak pernah ada masalah dengan Mas Bupati Aditya Halindra Faridzky,’’ ujarnya.
Dia menyampaikan lumrah kalau dalam pembahasan kebijakan terbaru, seperti pembuatan raperda atau penganggaran, kemudian muncul dinamika di dalamnya. Itu karena dalam proses pembahasan, anggota DPRD membawa aspirasi masyarakat.
Karena itu, ketika muncul kebijakan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, di situlah peran anggota dewan dalam menyampaikan masukan berdasarkan aspirasi yang diterima.
‘’Namun demikian, apa pun dinamikannya ending tujuannya untuk penye lesaian. Bagaimana bisa regulasi atau kebijakan yang dibahas dalam pembahasan tersebut manfaatnya bisadirasakanolehrakyat,’’ tegasnya.
Politikus PKB itu memastikan selama ini DPRD menjalankan fungsinya dengan baik. Seperti fungsi controlling, ketika muncul masalah di masyarakat, maka DPRD akan menyampaikan kepada pemkab sebagai kepanjangan tangan masyarakat.
Dia mencontohkan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang sempat bermasalah. Salah satunya para tenaga kesehatan tidak bisa mendaftar. Begitu muncul masalah tersebut, kata Miyadi, DPRD bergerak cepat mempertanyakan langsung kepada OPD terkait.
‘’Hasil dari controlling kebijakan yang bersumber dari aspirasi masyarakat tersebut kemudian muncul solusi,’’ bebernya.
Bukan hanya itu. Miyadi juga mengatakan, banyak kebijakan lain yang selama ini terus dikawal DPRD. Seperti pupuk, pemba ngunan Jembatan Glendeng, penanganan bencana, dan isu-isu strategis di masyarakat.
Begitu juga soal legislasi atau pembuatan peraturan daerah. Wakil rakyat itu menyampaikan, selama satu tahun terakhir DPRD telah menyelesaikan sepuluh rancangan peraturan daerah. Baik itu raperda inisiatif DPRD atau inisiatif pemkab. Semua raperda selesai dibahas bulan ini.
Di antaranya, raperda program jaminan kesehatan masyarakat miskin nonkuota, penyelenggaraan pembangunan keluarga, dan raperda percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan dan perlindungan produk unggulan daerah.
‘’Dengan adanya perda baru ini Pemkab Tuban bisa mempunyai payung hukum untuk menjalankan kebijakan,’’imbuhnya.
Kemudian terkait budgeting atau penganggaran, selama ini kolaborasi kedua lembaga dalam pembahasan dan penyusunan anggaran cukup matang. Seperti pada awal tahun ini, menuntaskan raperda pertanggungjawaban APBD 2021.
Sementara untuk tahun depan, DPRD telah mengesahkan R-APBD 2023 sebesar Rp 3,1 triliun, Sabtu (27/11).
‘’Alhamdulillah, raperda R-APBD 2023 sudah disahkan, tahun depan siap direalisasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Tuban,’’ tegasnya.
Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menga takan, sebagai lembaga eksekutif selama ini tidak pernah ada masalah dengan lembaga legislatif.
Menurut dia, pemkab dan DPRD berjalan beriringan untuk pembangunan Tuban.
‘’Kami (eksekutif, Red) dengan teman-teman dewan itu bekerja bersama, walaupun ada dinamika sedikit itu wajar karena ini negara demokrasi,’’ ujarnya.
Bahkan, Mas Bupati, panggilan akrabnya terang-terangan mengatakan, dalam beberapa kesempatan DPRD ikut menyosialisasikan kegiatan Pemkab Tuban.
‘’DPRD bersama kami sering menjadi narasumber untuk menyampaikan program-program pemerintah,’’ imbuhnya.
Mantan anggota DPRD Provinsi Jatim itu mengungkapkan, sekarang konsep Pemkab Tuban dalam membangun infrastruktur berlangsung merata. Semua dikerjakan.
Mas Bupati mengakui, pemkab masih memiliki pekerjaan rumah (PR) cukup banyak, sehingga pelan-pelan dilakukan pemerataan pembangunan.
‘’Pembangunan sumber daya manusia dan pemberdayaan juga berjalan beriringan,’’ imbuhnya.
Untuk mewujudkan itu, kata dia, perlu kerja sama dan kolaborasi yang baik antara lembaga legislatif dan eksekutif. (fud/ds)
