Dalam dua poin yang disampaikan tersebut, PCNU Tuban merekomendasikan beberapa hal. Yakni, panitia zakat yang dibentuk oleh kelompok masyarakat baik Organisasi Masyarakat (Ormas), sekolah, masjid, dan lembaga lainnya yang ingin sah menjadi amil Syari, maka harus mendapatkan pengesahan dari pemerintah pusat melalui Badan Amil Zakat Na sional (Baznas).
Dan bagi setiap lembaga amil yang belum mempunyai ketentuan izin tersebut, diharapkan segera mengurusnya.
‘’Tanpa izin itu, amil secara hukum tidak sah,’’ terangnya.
Sedangkan bagi pihak yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah, ketentuan penerimaannya adalah dengan ukuran hitungan per hari jam kerjanya dari upah minimum regional (UMR) yang didapat.
‘’Misal, jika si amil dalam satu hari bekerja selama delapan jam, dan diupah Rp 150 ribu, maka ketentuan zakat yang diterima ya 150 ribu tersebut,’’ terang Kiai Arif.
Adapun terkait pemberi zakat pada masyarakat umum cukup hanya dengan mengeluarkan beras minimal 2,5 kilogram (kg). Namun, lebih baik jika bisa dilebihi.
‘’Untuk ketentuan ini bagi yang bermadzab Imam Syafii,’’ tuturnya.
Pun demikian, jika masyarakat ingin berzakat menggantikan beras dengan uang juga diperbolehkan. Akan tetapi ketentuannya berbeda, sebab dalam hal ini, ketentuan ini masuk dalam madzab Imam Hanafi. Namun, untuk ukurannya berbeda.
‘’Jika diuangkan, zakat dalam madzab ini ketentuannya adalah uang yang dikeluarkan harusnya sama dengan harga kurma, anggur, atau gandum sebesar 3,8 kg,’’ tandasnya. (zid/tok)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Tuban, silakan bergabung di Grup Telegram “Radar Tuban”. Caranya klik link join telegramradartuban. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.
