TUBAN – Target pendapatan asli daerah (PAD) pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) 2023 mengalami penurunan.
Pada awal APBD 2023, PAD Pemkab Tuban ditargetkan sebesar Rp 614 miliar, namun pada P-APBD 2023 turun sebanyak Rp 24 miliar atau hanya menjadi Rp 590 miliar.
Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menjelaskan, turunnya target PAD di P-APBD 2023 ini disebabkan target pajak yang kemungkinan tidak tercapai hingga akhir tahun nanti.
Pemicunya, ada penurunan objek pajak mineral bukan logam dan bantuan (MBLB), yang mana selama ini menjadi sumber pendapatan terbesar dari sektor pajak daerah.
‘’Penurunan MBLB ini karena adanya penurunan kapasitas produksi di Semen Indonesia,’’ ujarnya.
Karena itu, pemkab kembali berhitung dan terpaksa menurunkan target perolehan pajak hingga 3,94 persen.
‘’(PAD, Red) turun karena penyesuaian target pendapatan pajak,’’ ujar bupati.
Meski demikian, mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini memastikan bahwa PAD dari sektor lain mengalami kenaikan.
Misalnya, retribusi daerah yang awalnya Rp 22,7 miliar naik menjadi Rp 28,7 miliar.
Kemudian dari pendapatan lain-lain yang sah juga mengalami kenaikan, dari semula Rp 225 miliar menjadi 242 miliar.
Selain itu, lanjut bupati muda ini, di P-APBD 2023 juga mengalami kenaikan pendapatan daerah. Dari semula Rp 3 triliun menjadi Rp 3,1 triliun.
Kenaikan ini karena ada pendapatan transfer yang mengalami kenaikan. Yang semula Rp 2,4 triliun menjadi Rp 2,5 triliun.
‘’Begitu juga pada pendapatan transfer antardaerah dari Rp 152 miliar menjadi Rp 204 miliar,’’ tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tuban M. Miyadi mengatakan, untuk rancangan P-APBD ini ditargetkan akan ditetapkan pada bulan ini.
Dengan demikian, pada Oktober nanti sudah bisa mulai penggunaan anggaran.
‘’Ini penetapan P-APBD sudah terbilang molor, yang seharusnya September sudah digunakan,’’ ujarnya.
Karena molor, lanjut dia, potensi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) pun cukup besar. (fud/tok)
