TUBAN, Radar Tuban – Ketua DPRD Tuban M. Miyadi menilai ada kesalahan dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan selama 2021. Dia menduga penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk pengentasan kemiskinan tidak tepat sasaran.
”Sudah banyak program bantuan sosial tunai dan nontunai, namun belum mampu menekan angka kemiskinan secara maksimal. Ini menjadi problem kita,’’ ujarnya ketika diwawancarai Jawa Pos Radar Tuban.
Miyadi menegaskan, dengan tidak adanya peningkatan taraf hidup masyarakat setelah berbagai program bantuan digelontorkan pemerintah, patut disangsikan kinerja pemerintah.
Ketika menyoroti kenaikan angka kemiskinan pada 2021, Miyadi mengabaikan kepala daerah yang memimpin pemerintahan Bumi Wali (bupati lama atau bupati baru, Red). ”Ini merupakan tanggung jawab Pemkab Tuban,” tegas wakil rakyat dari PKB itu.
Miyadi mengatakan, jika dikembalikan kepada masa pemerintahan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky yang menjabat sejak Juni 2021, maka kiprahnya mengentas kemiskinan bisa dilihat pada Maret mendatang; apakah ada perubahan signifikan atau masih sama. ‘’Kalau Maret 2022 nanti tidak ada pengurangan, berarti pemerintahan sekarang tidak bekerja,’’ tandas pria asal Bojonegoro itu.
Lebih lanjut Miyadi mengatakan, pada 2021 dan 2022, insitutisnya mendorong upaya pengentasan kemiskinan dengan menyetujui anggaran yang sudah diputuskan bersama. ‘’Dalam anggaran tersebut salah satunya diperuntukan untuk program pengentasan kemiskinan,’’ kata dia.(fud/ds)
