RADAR TUBAN – Masa reses sidang kedua DPRD Tuban dimanfaatkan dengan baik oleh Rasmani, SH. untuk menjaring aspirasi. Ketika turun dan bertemu dengan konstotuennya di dapil 1 (Tuban, Merakurak, Kerek, Montong), dirinya menampung banyak aspirasi masyarakat.
Kegiatan reses untuk menampung aspirasi tersebut berlangsung sejak 26-31 Juli di enam tempat. Yakni, dimulai di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Tuban; kemudian Desa Tengger Wetan, Kecamatan Kerek; Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban; Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban. Dilanjut kemarin (30/7), di Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek. Dan terakhir hari ini, Senin (3/7), di Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban.
Kepada Jawa Pos Radar Tuban Rasmani mengatakan, di antara aspirasi masyarakat yang diterima, yakni masalah JKN Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk masyarakat yang tidak mampu, kemudian permintaan jalan usaha tani (JUT), hingga permasalahan infrastruktur.
Disampaikan Rasmani, di beberapa tempat ternyata masih banyak masyarakat tidak mampu belum memiliki jaminan kesehatan. Penyebabnya, mereka tidak terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Sialnya, untuk masuk ke DTKS masih kesulitan.
“Ketika ada pendataan dan selanjutnya diajukan ke pemerintah, saat datanya keluar, malah yang bersangkutan (warga miskin, Red) tidak masuk, sehingga tidak bisa mendapatkan KIS. Itu yang selalu dikeluhkan, dan akan kami kawal,” ujarnya.
Pun soal pertanian. Rata-rata petani berharap pembangunan infrastruktur di bidang pertanian semakin dipercepat dan dimasifkan. Utamanya yang berkaitan dengan JUT.
“Ini (aspirasi dari petani, Red) yang paling banyak kami terima. Demi mendukung pembangunan pertanian di tingkat desa, aspirasi ini akan terus kami kawal,” ujarnya.
Di wilayah perkotaan, lanjut politisi Nasdem tersebut, rata-rata berharap pembangunan saluran air untuk meminimalisir genangan saat hujan.
“Seperti saat di Kelurahan Ronggomulyo, mereka meminta pembangunan saluran air di RT 3 atau tepatnya di Gang Perintis,” paparnya.
Untuk mengawal sejumlah aspirasi tersebut, setelah ini akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD agar dapat dimasukan menjadi pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD pada tahun berikutnya.
“Tujuannya, dari hasil reses ini, berbagai persoalan di masyarakat dapat diselesaikan,” harapannya. (fud/tok)
