RADARBISNIS – Hingga akhir November, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 tercatat mengalami defisit sebesar Rp 401,8 triliun!
Jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB), defisit APBN pada November 2024 sudah 1,81 persen dari PDB. Sementara, pemerintah menargetkan defisit tahun 2024 sebesar Rp 522,8 triliun atau 2,9 persen dari PDB.
“Dalam APBN kita 2024 total defisit anggaran adalah di Rp 522,8 triliun. Jadi defisit Rp 401,8 triliun masih di bawah Rp 522,8 triliun maka 76,8 persen dari target defisit dalam UU APBN 2024,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Desember 2024 di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (11/12).
Sri Mulyani mengungkapkan, realisasi pendapatan negara hingga akhir November mencapai Rp 2.492, triliun atau 89 persen dari target dalam pagu pendapatan negara 2024.
Dan, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, penerimaan negara tumbuh 1,3 persen.
Meskipun hanya tumbuh tipis, Sri Mulyani menyatakan bahwa pencapaian ini termasuk positif karena penerimaan negara sudah mengalami tekanan luar biasa hingga Agustus 2024. Saat ini pendapatan negara baru memasuki momentum positif.
“Pendapatan negara mengalami tekanan luar biasa besar sampai Agustus. Ini kalau kita lihat pendapatan pajak sampai bea cukai sejak tahun lalu, sehingga untuk mendapatkan positif growth kami harapkan terjaga momentumnya. Ini adalah suatu momen yang cukup positif,” kata Sri Mulyani.
Sementara itu, realisasi belanja negara hingga akhir November sebesar Rp 2.894,5 triliun atau 87 persen dari pagu belanja APBN 2024.
“Realisasi belanja negara mengalami kenaikan cukup tajam dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar 15,3 persen,” tuturnya.
Di tengah postur dan belanja negara ini tercatat keseimbangan primer sebesar Rp 47,1 triliun. Menurut Menkeu, hal ini harus terus dijaga agar kinerja APBN tetap optimal.
“Meskipun postur totalnya defisit, keseimbangan primer masih surplus Rp 47,1 triliun. Memang sesuatu yang tetap kita coba jaga meskipun cukup berat karena tekanan belanja cukup besar sementara pendapatan negara baru mau pulih,” kata dia. (*)
