Di tengah upaya pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi, sinyal merah justru menyala di sektor fiskal. Realisasi penerimaan pajak hingga Mei 2025 hanya Rp 683,3 triliun, turun 10,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Situasi ini membuat APBN kembali tekor sebesar Rp 21 triliun.
Pemerintah Indonesia kembali memberikan angin segar bagi masyarakat yang tertarik beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Program insentif motor listrik sebesar Rp 7 juta per unit dipastikan akan dilanjutkan pada tahun 2025, setelah sebelumnya sukses mendorong pertumbuhan adopsi kendaraan listrik di Tanah Air.
Ada kabar gembira bagi masyarakat yang merencanakan liburan sekolah tahun ini. Presiden Prabowo Subianto menggulirkan program stimulus ekonomi dengan sederet insentif transportasi yang bisa langsung dirasakan rakyat. Tak hanya tiket kereta api, pesawat, dan kapal laut yang didiskon, tapi tarif jalan tol juga dipangkas.
Rapat terbatas (ratas) yang digelar Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah menteri pada Senin (2/6) menyetujui paket stimulus ekonomi pada periode libur sekolah Juni-Juli 2025. Nilai paket stimulus ekonomi kali ini mencapai Rp 24,44 triliun!
Sejumlah tugas berat menanti Bimo Wijayanto yang baru dilantik sebagai Dirjen Pajak menggantikan Suryo Utomo dalam memaksimalkan penerimaan negara. Khususnya dalam menggenjot laju rasio perpajakan (tax ratio) hingga meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak.
Realisasi belanja negara sepanjang tahun 2024 tercatat mencapai Rp 3.350,3 triliun. Realisasi belanja negara tersebut tumbuh 7,3 persen dari periode yang sama tahun 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto ke kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 31 Desember 2024 lalu saat tutup tahun merupakan momen luar biasa dan bersejarah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa pemerintah telah menyiapkan enam paket kebijakan ekonomi sebagai stimulus untuk mencapai kesejahteraan pada tahun 2025.
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran dikhawatirkan bakal terjadi menyusul keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 mendatang.
