Setahun, Keluarga Miskin di Tuban Bertambah 5,44 Ribu Jiwa

TUBAN, Radar Tuban – Angka kemiskinan di Tuban selama 2021 kembali naik.  Kalau 2020 sebesar 15,91 persen, pada tahun berikutnya terkerek menjadi 16,31 persen. Kenaikan sekitar 0,4 persen tersebut mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 20 Desember 2021.

Melejitnya angka kemiskinan tersebut tak mengubah posisi Bumi Wali yang tetap bertahan pada peringkat lima terbawah  angka kemiskinan di Jatim.

Merujuk hasil survei BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 192,58 ribu jiwa atau bertambah 5,44 ribu jiwa. Bandingkan dengan kondisi bulan yang sama pada 2020 yang masih 187,13 ribu jiwa.

Meningkatnya angka kemelaratan pada 2021 dipicu pandemi Covid-19. Selama pandemi, ekonomi tidak tumbuh karena pemerintah fokus pencegahan Covid-19.

Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Kepala BPS Tuban Eko Mardiana mengatakan, selama 2021 secara nasional angka kemiskinan mengalami kenaikan beragam. Bukan hanya Tuban, kabupaten/kota lain juga mengalami hal yang sama. ‘’Untuk kenaikan di Tuban selama 2021 tidak terlalu tinggi dibanding tahun lalu,’’ ujarnya.

Eko, panggilan akrabnya kemudian mengurai garis kemiskinan (GK) di Bumi Ronggolawe pada Maret 2021-2020. Maret menjadi parameter karena pengumpulan data melalui survei berlangsung pada bulan ketiga tersebut.

Dia memaparkan, pada Maret 2021 pendapatan masyarakat miskin di Tuban tergambarkan pada angka Rp 388.176 per   kapita per bulan. Posisi tersebut bertambah sebesar Rp 16.711 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 4,50 persen bila dibandingkan pada kondisi Maret 2020 yang sebesar Rp 371.465.

Menurut dia, pada Maret 2021, rata-rata rumah tangga miskin di Tuban memiliki 4,07   persen orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya GK per rumah tangga miskin secara rata-rata sebesar Rp 1.579.876.

Sementara untuk indeks kedalaman kemiskinan Tuban Maret 2021 sebesar 3,26 poin. Angka tersebut mengalami   kenaikan sebesar 0,99 poin dibandingkan Maret 2020 yang masih pada posisi 2,27. Indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2021 menunjukkan angka 0,86 atau meningkat 0,38 poin dibandingkan Maret 2020 yang bertengger pada 0,48.

Dengan kenaikan kemiskinan, lanjut dia, berarti selama satu tahun lalu upaya pemerintah yang sudah sangat luar biasa untuk penanggulangan Covid-19 belum bisa menekan kenaikan angka kemiskinan.

Memang selama 2020 hingga awal 2021, angka pandemi masih tinggi. Puncaknya Juli 2021. ‘’Baru setelah Juli hingga akhir tahun, aktivitas ekonomi bisa berjalan. Bukan hanya perekonomian, pendidikan juga sudah bergerak dengan dimulai pembelajaran tatap muka,’’ ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3A PMD) Tuban Eko Julianto mengatakan, kenaikan angka kemiskinan tersebut memang karena pengaruh pandemi Covid-19. Setelah pandemi menurun sekarang, kata dia, pihaknya akan berusaha untuk menekan angka kemiskinan di 2022. ‘’Kami akan update data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar bansos lebih tepat sasaran,’’ ujarnya.

Untuk menanggulangi kemiskinan, kata dia, institusinya juga akan berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lain. Itu karena mengentas kemiskinan tidak bisa dilakukan satu pihak saja.(fud/ds)

TUBAN, Radar Tuban – Angka kemiskinan di Tuban selama 2021 kembali naik.  Kalau 2020 sebesar 15,91 persen, pada tahun berikutnya terkerek menjadi 16,31 persen. Kenaikan sekitar 0,4 persen tersebut mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 20 Desember 2021.

Melejitnya angka kemiskinan tersebut tak mengubah posisi Bumi Wali yang tetap bertahan pada peringkat lima terbawah  angka kemiskinan di Jatim.

Merujuk hasil survei BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 192,58 ribu jiwa atau bertambah 5,44 ribu jiwa. Bandingkan dengan kondisi bulan yang sama pada 2020 yang masih 187,13 ribu jiwa.

Meningkatnya angka kemelaratan pada 2021 dipicu pandemi Covid-19. Selama pandemi, ekonomi tidak tumbuh karena pemerintah fokus pencegahan Covid-19.

Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Kepala BPS Tuban Eko Mardiana mengatakan, selama 2021 secara nasional angka kemiskinan mengalami kenaikan beragam. Bukan hanya Tuban, kabupaten/kota lain juga mengalami hal yang sama. ‘’Untuk kenaikan di Tuban selama 2021 tidak terlalu tinggi dibanding tahun lalu,’’ ujarnya.

Eko, panggilan akrabnya kemudian mengurai garis kemiskinan (GK) di Bumi Ronggolawe pada Maret 2021-2020. Maret menjadi parameter karena pengumpulan data melalui survei berlangsung pada bulan ketiga tersebut.

Dia memaparkan, pada Maret 2021 pendapatan masyarakat miskin di Tuban tergambarkan pada angka Rp 388.176 per   kapita per bulan. Posisi tersebut bertambah sebesar Rp 16.711 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 4,50 persen bila dibandingkan pada kondisi Maret 2020 yang sebesar Rp 371.465.

Menurut dia, pada Maret 2021, rata-rata rumah tangga miskin di Tuban memiliki 4,07   persen orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya GK per rumah tangga miskin secara rata-rata sebesar Rp 1.579.876.

Sementara untuk indeks kedalaman kemiskinan Tuban Maret 2021 sebesar 3,26 poin. Angka tersebut mengalami   kenaikan sebesar 0,99 poin dibandingkan Maret 2020 yang masih pada posisi 2,27. Indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2021 menunjukkan angka 0,86 atau meningkat 0,38 poin dibandingkan Maret 2020 yang bertengger pada 0,48.

Dengan kenaikan kemiskinan, lanjut dia, berarti selama satu tahun lalu upaya pemerintah yang sudah sangat luar biasa untuk penanggulangan Covid-19 belum bisa menekan kenaikan angka kemiskinan.

Memang selama 2020 hingga awal 2021, angka pandemi masih tinggi. Puncaknya Juli 2021. ‘’Baru setelah Juli hingga akhir tahun, aktivitas ekonomi bisa berjalan. Bukan hanya perekonomian, pendidikan juga sudah bergerak dengan dimulai pembelajaran tatap muka,’’ ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3A PMD) Tuban Eko Julianto mengatakan, kenaikan angka kemiskinan tersebut memang karena pengaruh pandemi Covid-19. Setelah pandemi menurun sekarang, kata dia, pihaknya akan berusaha untuk menekan angka kemiskinan di 2022. ‘’Kami akan update data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar bansos lebih tepat sasaran,’’ ujarnya.

Untuk menanggulangi kemiskinan, kata dia, institusinya juga akan berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lain. Itu karena mengentas kemiskinan tidak bisa dilakukan satu pihak saja.(fud/ds)