26.3 C
Tuban
Thursday, 5 December 2024
spot_img
spot_img

Tersisa Tiga Bulan, APBD Tuban Baru Terserap 67,63 Persen. Idealkah?

spot_img

TUBAN – Menjelang tutup tahun yang tinggal tiga bulan, serapan belanja Pemkab Tuban masih sangat rendah.

Hingga Jumat (29/9), pemkab baru membelanjakan Rp 1,86 triliun atau sekitar 67,63 persen dari target.

Meski pergerakan anggaran masih dinamis, namun serapan tersebut jauh dari harapan yang seharusnya tersalurkan, yakni 75 persen pada akhir triwulan ketiga tahun ini.

Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tuban Martina Sri Mulyani mengatakan, idealnya, anggaran yang sudah terserap hingga akhir September sudah mencapai 75 persen.

Karena itu, dia menilai serapan di bawah 70 persen masih jauh dari harapan.

‘’Idealnya sudah terserap 75 persen atau minimal batas wajar. Seharusnya 71 persen. Tapi ini yang terserap baru 67,63 persen, jadi masih jauh dari ideal,’’ terang dia di kantornya.

Wanita kelahiran Karanganyar, Jateng itu menilai perhitungan penyerapan belanja pada kwartal triwulan kurang bagus.

Menurut dia, idealnya belanja hitungan setiap triwulan sebesar 25 persen.

Martinah juga menyinggung jarangnya Pemkab Tuban berkonsultasi terkait minimnya serapan anggaran tersebut.

‘’Saya menunggu agar pemkab bisa lebih aktif berkonsultasi dengan kami,’’ ujarnya.

Martinah mengungkapkan, pada 31 Agustus lalu, serapan anggaran pemkab baru mencapai Rp 1,66 triliun atau 60,27 persen dari pagu sebesar Rp 2,75 triliun.

Dia menjelaskan, per 31 Agustus, realisasi pendapatan tercatat Rp 312,86 miliar atau 70,51 persen dari target Rp 443,74 miliar.

Baca Juga :  KIB Bertekad Membuat Masyarakat Indonesia 'Kaya Sebelum Menua'

‘’Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, maka realisasi pendapatan negara tersebut mengalami pertumbuhan 13,62 persen,’’ ujarnya.

Perempuan yang tinggal di Sidoarjo itu menjelaskan, realisasi penerimaan perpajakan hingga 31 Agustus lalu mencapai Rp 275,69 miliar atau 63,98 persen dari target Rp 430,91 miliar.

Realisasi tersebut tumbuh 11,6 persen. Rinciannya, pajak penghasilan mencapai Rp 186,87 miliar terkontraksi 0,67 persen atau tercapai 76,72 persen dari target Rp243,55 miliar.

Sedangkan pajak pertambahan nilai mencapai Rp 68,98 miliar atau terealisasi 54,76 persen dari target Rp 125,97 miliar.

Berdasarkan jenis belanja, persentase realisasi terendah terdapat pada belanja modal dengan realisasi sebesar 45,37 persen atau Rp2,25 miliar dari pagu Rp 4,96 miliar.

Belanja modal tersebut juga terkontraksi 92,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Hal tersebut terjadi karena pagu belanja modal turun dibandingkan tahun lalu.
Belanja pegawai terkontraksi sebesar 0,77 persen dengan realisasi sebesar 64,43 persen atau Rp 121,30 miliar dari pagu 188,27 miliar.

Belanja barang merupakan jenis belanja yang tumbuh signifikan sebesar 106,83 persen dengan realisasi sebesar 68,60 persen atau Rp 99,82 miliar dari pagu Rp 145,51 miliar.

Sedangkan untuk transfer ke daerah, realisasinya sebesar Rp1,44 triliun atau telah tercapai 59,48 persen dari pagu Rp 2,42 triliun.

Baca Juga :  Sebagian Besar Parpol Memilih Tak Ajukan Perubahan Caleg, Berikut Alasannya

‘’Transfer ke daerah terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana transfer khusus (DTK), dan dana desa,’’ jelas dia.

Penyaluran DBH terealisasi sebesar Rp 283,90 miliar atau sebesar 44,55 persen dari pagu Rp 637,30 miliar.

DAU terealisasi sebesar Rp 662,22 miliar atau sebesar 66,63 persen dari pagu Rp 993,84 miliar.

DTK terdiri dari dana alokasi khusus (DAK) fisik dan DAK nonfisik terealisasi sebesar Rp 272,15 miliar atau 56,11 persen dari pagu 484,99 miliar.

Penyaluran DAK fisik terealisasi sebesar Rp 32,02 miliar atau sebesar 22,95 persen dari pagu alokasi Rp 139,50 miliar.

‘’Penyaluran dana desa terealisasi sebesar Rp 218,31 miliar atau sudah menyentuh 72,99 persen dari pagu Rp 299,10 miliar,‘’ pungkasnya.

Terkait belum maksimalnya serapan APBD, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistika dan Persandian (Dinkominfo SP) Tuban Arif Handoyo mengatakan, saat ini tengah berproses untuk penyerapan APBD 2022.

Sementara itu, Kepala Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Tuban Agung Triwibowo dan sampai berita ini ditulis pukul 18.50, belum bisa dikonfirmasi.

Ponselnya yang berkali-kali dihubungi hanya terdengar nada sambung, namun tidak diangkat. Pertanyaan yang dikirim wartawan koran ini melalui WhatsApp juga tidak dibalas. (yud/ds)

TUBAN – Menjelang tutup tahun yang tinggal tiga bulan, serapan belanja Pemkab Tuban masih sangat rendah.

Hingga Jumat (29/9), pemkab baru membelanjakan Rp 1,86 triliun atau sekitar 67,63 persen dari target.

Meski pergerakan anggaran masih dinamis, namun serapan tersebut jauh dari harapan yang seharusnya tersalurkan, yakni 75 persen pada akhir triwulan ketiga tahun ini.

Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tuban Martina Sri Mulyani mengatakan, idealnya, anggaran yang sudah terserap hingga akhir September sudah mencapai 75 persen.

Karena itu, dia menilai serapan di bawah 70 persen masih jauh dari harapan.

- Advertisement -

‘’Idealnya sudah terserap 75 persen atau minimal batas wajar. Seharusnya 71 persen. Tapi ini yang terserap baru 67,63 persen, jadi masih jauh dari ideal,’’ terang dia di kantornya.

Wanita kelahiran Karanganyar, Jateng itu menilai perhitungan penyerapan belanja pada kwartal triwulan kurang bagus.

Menurut dia, idealnya belanja hitungan setiap triwulan sebesar 25 persen.

Martinah juga menyinggung jarangnya Pemkab Tuban berkonsultasi terkait minimnya serapan anggaran tersebut.

‘’Saya menunggu agar pemkab bisa lebih aktif berkonsultasi dengan kami,’’ ujarnya.

Martinah mengungkapkan, pada 31 Agustus lalu, serapan anggaran pemkab baru mencapai Rp 1,66 triliun atau 60,27 persen dari pagu sebesar Rp 2,75 triliun.

Dia menjelaskan, per 31 Agustus, realisasi pendapatan tercatat Rp 312,86 miliar atau 70,51 persen dari target Rp 443,74 miliar.

Baca Juga :  Diduga Menahan Ijazah Siswanya, MTsN 3 Tuban dilaporkan

‘’Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, maka realisasi pendapatan negara tersebut mengalami pertumbuhan 13,62 persen,’’ ujarnya.

Perempuan yang tinggal di Sidoarjo itu menjelaskan, realisasi penerimaan perpajakan hingga 31 Agustus lalu mencapai Rp 275,69 miliar atau 63,98 persen dari target Rp 430,91 miliar.

Realisasi tersebut tumbuh 11,6 persen. Rinciannya, pajak penghasilan mencapai Rp 186,87 miliar terkontraksi 0,67 persen atau tercapai 76,72 persen dari target Rp243,55 miliar.

Sedangkan pajak pertambahan nilai mencapai Rp 68,98 miliar atau terealisasi 54,76 persen dari target Rp 125,97 miliar.

Berdasarkan jenis belanja, persentase realisasi terendah terdapat pada belanja modal dengan realisasi sebesar 45,37 persen atau Rp2,25 miliar dari pagu Rp 4,96 miliar.

Belanja modal tersebut juga terkontraksi 92,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Hal tersebut terjadi karena pagu belanja modal turun dibandingkan tahun lalu.
Belanja pegawai terkontraksi sebesar 0,77 persen dengan realisasi sebesar 64,43 persen atau Rp 121,30 miliar dari pagu 188,27 miliar.

Belanja barang merupakan jenis belanja yang tumbuh signifikan sebesar 106,83 persen dengan realisasi sebesar 68,60 persen atau Rp 99,82 miliar dari pagu Rp 145,51 miliar.

Sedangkan untuk transfer ke daerah, realisasinya sebesar Rp1,44 triliun atau telah tercapai 59,48 persen dari pagu Rp 2,42 triliun.

Baca Juga :  Insiden Oknum Aparat Diduga Pukuli dan Seret Mahasiswa Saat Demo di Tuban

‘’Transfer ke daerah terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana transfer khusus (DTK), dan dana desa,’’ jelas dia.

Penyaluran DBH terealisasi sebesar Rp 283,90 miliar atau sebesar 44,55 persen dari pagu Rp 637,30 miliar.

DAU terealisasi sebesar Rp 662,22 miliar atau sebesar 66,63 persen dari pagu Rp 993,84 miliar.

DTK terdiri dari dana alokasi khusus (DAK) fisik dan DAK nonfisik terealisasi sebesar Rp 272,15 miliar atau 56,11 persen dari pagu 484,99 miliar.

Penyaluran DAK fisik terealisasi sebesar Rp 32,02 miliar atau sebesar 22,95 persen dari pagu alokasi Rp 139,50 miliar.

‘’Penyaluran dana desa terealisasi sebesar Rp 218,31 miliar atau sudah menyentuh 72,99 persen dari pagu Rp 299,10 miliar,‘’ pungkasnya.

Terkait belum maksimalnya serapan APBD, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistika dan Persandian (Dinkominfo SP) Tuban Arif Handoyo mengatakan, saat ini tengah berproses untuk penyerapan APBD 2022.

Sementara itu, Kepala Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Tuban Agung Triwibowo dan sampai berita ini ditulis pukul 18.50, belum bisa dikonfirmasi.

Ponselnya yang berkali-kali dihubungi hanya terdengar nada sambung, namun tidak diangkat. Pertanyaan yang dikirim wartawan koran ini melalui WhatsApp juga tidak dibalas. (yud/ds)

Untuk mendapatkan berita-berita terkini Radartubanbisnis.com Koran Bisnis e Wong Tuban

Ikuti Kami:
Telegram: t.me/radartuban
MSN: tinyurl.com/yw4tx2rx

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Radar Tuban WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029Vafat2k77qVMQiRsNU3o. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
spot_img
spot_img

Artikel Terkait

spot_img

Terpopuler

spot_img

Artikel Terbaru

spot_img
spot_img